Hadapi WNA Ilegal, Kemenkop Gencarkan Pelatihan Kewirausahaan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) siap menggencarkan pelatihan kewirausahaan di daerah-daerah yang marak oleh kehadiran warga negara asing (ilegal). Salah satu daerah yang menjadi sasaran Kemenkop UKM adalah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Prakoso Budi Susetyo?mengakui kehadiran WNA ilegal yang membangun usaha di daerah di Indonesia mengancam eksistensi pelaku usaha tanah air. Ia?menambahkan semangat berwirausaha masyarakat perlu didorong?dalam menghadapi?kehadiran WNA ilegal.

"Kita akui gairah berwirausaha masyarakat di Indonesia masih kurang. Khusus di Sultra,?saya pasti datang. Tapi, mereka juga harus punya semangat untuk belajar dan berwirausaha karena kalau tidak maka pelatihan akan sia-sia," katanya di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Prakoso menjelaskan bahwa pada tahun 2017 pihaknya akan fokus meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan Kemenkop UKM juga akan mengakomodir pelatihan di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca-bencana.

"Pendampingan bagi peserta diklat KUMKM berjumlah 1.500 orang tersebar di 34 provinsi," imbuhnya.

Ia mengatakan?Kemenkop UKM akan menjajaki kerja sama dengan BUMN/BUMS besar di Indonesia dalam?melakukan pelatihan kewirausahaan. Disampaikan, saat ini pihaknya tengah melakukan korespondensi dengan beberapa perusahaan seperti BRI, Bank Mandiri, dan?BCA.

"Saya ingin mengajak BUMN/BUMS sama-sama meluncurkan program kewirausahaan. Kita tidak minta uang kepada mereka, kita cuma ingin bareng-bareng menggelar kegiatan kewirausahaan. Kami punya anggaran dan kalau mereka kurang maka kami bisa tambahi. Jadi, kalau kami bisa latih 10 orang dan?10 perusahaan masing-masing bisa latih 10 orang maka akan ada 100 lebih wirausahawan," tegasnya.

Disampaikan, sinergi antara pemerintah dan korporasi dalam?menggelar pelatihan kewirausahaan sangat penting untuk mencetak wirausahawan unggul.

"Kita cuma ingin sama-sama, cuma ingin melakukan sinergi," tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan memastikan pihaknya serius menghadapi permasalahan TKA ilegal yang ada di Sultra.

"Besok (Rabu) kami akan lakukan FGD dengan isu utama adalah TKA yang selama ini dinilai menyalahi aturan atau tidak. Kemudian akan didiskusikan bersama kepala daerah di Sultra dan Sulteng," kata Suryawirawan.

Ia mengaku bahwa dari sejak awal mengikuti proyek smelter yang ada di Indonesia ternyata ada tiga kekurangan daerah atau lokal dibanding dengan tenaga kerja asing. ?Ia juga mengingatkan bahwa TKA tersebut tidak menjadi buruh kasar, tetapi bekerja sesuai keahliannya seperti pemasangan tungku pemurnian yang hanya bisa dilakukan oleh mereka.

"Kita tidak memiliki teknologinya, industri pendukung, dan sumber daya manusia untuk membangun smelter tersebut. Karena itu, jangan salah artikan keberadaan TKA karena mereka tidak selamanya tinggal di sini. Hanya berada ketika ada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, setelah itu pulang ke negaranya dan akan digantikan dengan orang lain dengan kapasitas keahlian berbeda,"?pungkasnya.