FPKS: Masyarakat Tunggu Langkah Konkret Pemerintah Atasi 'Hoax'

Fraksi PKS di DPR menilai masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah mengatasi masih banyaknya berita "hoax" karena telah semakin marak dan memprihatinkan serta menjurus fitnah kepada tokoh dan ulama, kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini.

"FPKS sangat prihatin dengan maraknya berita-berita hoax ini dan meminta pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Penyebaran berita bohong itu telah menjurus fitnah keji terhadap tokoh bahkan ulama dan ada juga berita tentang peristiwa yang ternyata tidak sesuai kenyataan," katanya di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Jazuli menilai pemerintah harus lebih menunjukkan upaya konkret untuk mengatasinya dan upaya pemerintah serta aparat menegakkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun UU KUHP sejauh ini patut kita apresiasi, namun hal itu dinilai belum cukup.

Pemerintah dan aparat, ujar dia, harus lebih konkret dalam mendeteksi dan menertibkan sumber-sumber "hoax" agar tidak berkembang luas dan bekerja sama dengan perusahaan media massa maupun media sosial.

"Selain itu juga aktif mengawasi konten media, mengedukasi masyarakat secara masif agar cerdas literasi dalam mengakses, mencerna dan mempublikasikan berita/informasi. Selain itu, penting bagi pemerintah dan aparat untuk memperkuat dirinya sebagai sumber informasi yang kredibel," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu berharap pemerintah dan aparat tampil dengan kredibilitas informasi yang kuat sehingga masyarakat juga tidak bias dalam memahami informasi. Menurut dia, informasi bias yang diterima masyarakat pada akhirnya menghasilkan berita-berita "hoax" akibat sumber informasi yang simpang siur dan tidak kredibel.

"Gerakan anti-hoax yang lahir dari masyarakat sebenarnya adalah langkah yang cerdas. Tentu kita berharap pemerintah juga mendukungnya bahkan memasifkannya," katanya. Dia menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung penuh gerakan itu dengan catatan benar-benar mengedepankan objektifitas dan tidak malah menjadi alat serang bagi pihak-pihak tertentu.

Dia menilai harus ada pihak-pihak yang berdiri di tengah atau objektif dan tidak larut dalam selisih paham apalagi menjurus pada penyebaran berita "hoax". Menurut dia hal itu merupakan peran gerakan anti-hoax yang hadir melakukan klarifikasi informasi sekaligus edukasi kepada publik. (Ant)