Kepala Keamanan Dalam Negeri AS Dukung Kebijakan Imigrasi Trump
Kepala Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang baru, John Kelly, membela kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang masuk pengungsi dan warga dari tujuh negara dengan mayoritas umat Islam.
?
Pensiunan jenderal marinir itu menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyingkirkan teroris yang ingin memasuki negaranya.
?
Menurut Kelly, para pejabat memiliki 90 hari untuk menganalisis kekuatan dan memperbaiki kelemahan sistem imigrasi AS, yang seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Kelly menambahkan bahwa ia tak mau bertaruh dan bermain-main dengan nyawa warga AS.
?
"Beberapa negara mungkin tidak akan dicabut dari daftar dalam waktu dekat. Mereka adalah negara-negara yang berada dalam berbagai keadaan yang sangat buruk," kata Kelly, seperti dikutip dari laman BBC di Jakarta, Jumat (3/2/3017).
?
Presiden Trump, pada Jumat (27/01) lalu, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang masuknya pengungsi selama 120 hari dan warga Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari.
?
Terkait larangan tersebut, John Kelly membantah jika kebijakan imigrasi baru itu sebagai larangan bagi umat Muslim. Ia mengatakan mayoritas umat Muslim dunia masih bisa memasuki Amerika Serikat.
?
Kendati demikian, kepala keamanan AS tersebut mengakui kelemahan implementasi perintah eksekutif Presiden Trump yang menimbulkan kecaman internasional dan merupakan tantangan bagi pejabat pelaksana Jaksa Agung AS, yang kemudian dipecat Trump.
?
Perintah eksekutif Presiden Trump tersebut mendapat penolakan keras di Amerika Serikat serta menuai kritik sejumlah pemimpin dunia dan memicu unjuk rasa warga di beberapa negara.
?
Sejak diterbitkannya perintah eksekutif Presiden Trump, Ketua Departemen Pabean dan Perlindungan Perbatasan, CBP, Kevin McAleenan, dalam konferensi pers mengatakan bahwa 720 orang telah ditahan dan diproses 'secara manusiawi'.
?
Namun, ia juga mengatakan bahwa meskipun perintah itu telah menyebabkan penundaan program pengungsi AS, sebanyak 872 pengungsi telah mendapat pengecualian dan mereka akan tiba di AS pada pekan ini karena sudah siap untuk melakukan perjalanan dan mencegah mereka untuk mengalami kesulitan yang tidak semestinya.
?
Kevin McAleenan mengakui bahwa komunikasi pemerintah dan publik tidak begitu baik ketika kebijakan itu diterapkan.
?
McAleenan menyampaikan sejumlah klarifikasi bagaimana pemegang dua kewarganegaraan bisa terdampak, dengan mengatakan otoritas AS akan menangani orang berdasarkan pada paspor yang mereka gunakan dalam perjalanan.
?
Otoritas AS juga mempertimbangkan riwayat pencarian situs, kontak di telepon genggam dan profil di akun media sosial para pemohon pengajuan visa dari negara-negara di mana masih ada kepercayaan pada penegakan hukum setempat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Gregor Samsa
Editor: Sucipto
Tag Terkait: