Hak Angket Jangan Jadi Isu 'Murahan'

Pengamat politik dari lembaga Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan upaya mengajukan hak angket bagi persoalan penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama sebaiknya dipikirkan dengan matang agar tidak menjadi sebuah isu "murahan".

"Semestinya isu ini jangan diobral dan menjadikannya isu murahan kalau tidak ada kemungkinan menjadikannya sebagai sebuah keseriusan," kata Ray di Jakarta, Senin (13/2/2017).

Ray mengatakan isu pengajuan hak angket sudah berulang kali dilakukan, namun kerap tidak terealisasi karena ada pertentangan di parlemen. Dia menyarankan fraksi yang akan mengajukan hak angket agar mengikuti proses dalam mengajukan hak angket. Proses yang dimaksud adalah meminta keterangan terlebih dulu kepada Kementerian Dalam Negeri terkait alasan tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Gelar pertemuan dulu dengan Mendagri melalui Komisi II. Dengar dulu penjelasan dan argumen Mendagri kenapa tidak menonaktifkan Ahok," kata Ray. Menurut dia, dalam rapat dengan Mendagri dapat dilihat reaksi fraksi secara keseluruhan, apakah akan menindaklanjuti secara politik melalui pengajuan hak angket atau tidak.

"Ini rapat saja belum kok sudah mau ajukan angket. Itu harus dipikirkan betul-betul supaya angket ini tidak menjadi isu murahan," kata Ray.

Sebelumnya sejumlah fraksi di DPR RI berniat mengajukan hak angket atau hak penyelidikan dibalik keputusan Kementerian Dalam Negeri yang tidak menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sejumlah fraksi itu memandang Ahok perlu dinonaktifkan karena statusnya sudah terdakwa kasus dugaan penistaan agama. (ant)