Bappenas: Perumus Kebijakan Jangan Remehkan Data Digital

Kemampuan para perumus kebijakan untuk memanfaatkan berbagai sumber data termasuk jejak data digital dinilai dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan.

Hal itu diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menghadiri Konferensi International tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Konferensi ini diadakan berkat kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Pulse Lab Jakarta dengan Knowledge Sector Initiative yang dihadiri lebih dari 300 peneliti, perumus kebijakan, aktivis, dan analis data, dan perwakilan pemerintah Indonesia. Acara ini mengusung tema Mendorong Kebijakan Berbasis Data yang Lebih Maju di Indonesia.

Terkait konferensi revoluasi data, Bambang berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu membekali para perumus kebijakan untuk memanfaatkan revolusi data di Indonesia dalam pengembangan kebijakan dan program yang bisa memenuhi kebutuhan pembangunan inklusif di Indonesia dan sekitarnya.

"Pemerintah Indonesia mendukung penuh konferensi ini karena pentingnya revolusi data dalam perumusan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Direktur UN Global Pulse Robert Kirkpatrick menekankan pentingnya penggunaan teknologi analisis data mutakhir untuk pembuat kebijakan. Big data dapat mengubah sudut pandang pembuat kebijakan dalam melihat suatu masalah dan menjadi masukan untuk keputusan strategis.

"Mengukur dan mencapai kemajuan menuju agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030, di dunia yang saat ini terhubung secara digital akan bergantung dari kemampuan kita dalam melihat sumber-sumber baru dari data real time dan teknologi-teknologi inovatif untuk memberikan informasi dalam perumusan kebijakan," kata Kirkpatrick.