Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Realokasi Belanja K/L di Papua

?Pemerintah berencana merealokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Papua. Musabab, belanja K/L untuk sejumlah kabupaten dan kota lingkup Papua maupun Papua Barat dinilai tidak tepat sasaran. Alhasil, kesenjangan ekonomi terjadi antar-daerah di Tanah Papua. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pun sulit terealisasi.

"Dari sekitar Rp20 triliun belanja K/L pada tahun lalu di Papua, separuhnya hanya mengalir di lima kabupaten. Padahal, di Papua dan Papua Barat ada banyak kabupaten/kota. Makanya, itu akan diperbaiki dengan melakukan realokasi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, di Makassar, kemarin.

Bambang menegaskan belanja K/L harus disalurkan tepat sasaran agar bisa memberikan multiplier effect dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Belanja K/L juga diharapkan bisa menciptakan pemerataan pertumbuhan di daerah. "Di Papua, belanja K/L itu hanya kebanyakan di lima kabupaten yang sebenarnya sudah jauh lebih maju dari sisi ekonomi. Itu kan malah memperlebar kesenjangan."

Menteri PPN mengimbuhkan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan Papua. Hal itu dibuktikan dengan masuknya percepatan pembangunan Papua dalam rancangan prioritas dan program prioritas 2018. "Untuk pembangunan wilayah, selain membangun daerah tertinggal dan perbatasan, pemerintah memiliki desk khusus percepatan pembangunan Papua," urai Bambang.

Lebih jauh, Bambang mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk tidak sebatas bertumpu pada anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Disarankannya agar pemda menggunakan skema Kerjasama Pembangunan dengan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun proyek infrastruktur. Selain itu, pengerjaan proyek juga bisa dilakukan melalui Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Bambang menegaskan untuk menggaet investor, pemda dimintanya untuk bersikap ramah dan tidak mempersulit. "Yang penting jangan persulit investor karena merekalah yang menjadi sumber ekonomi 2018," ucapnya sembari menyebut pemda mesti mengundang sebanyak mungkin investor menanamkan modalnya di daerah. Toh, pemerintah tak bisa mengandalkan konsumsi rumah tangga yang ruang pertumbuhannya sekitar 5 persen.