Kredit Foto: Ferry Hidayat
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) secara resmi mengukuhkan pemberhentian Presiden Park Geun-Hye yang dimakzulkan oleh parlemen. Park Geun-hey dimakzulkan parlemen karena dugaan keterlibatannya dalam skandal yang melibatkan teman dekatnya Choi Soon-sil. Choi telah didakwa dengan penyuapan dan korupsi karena diduga menekan perusahaan besar untuk memberikan uang sebagai imbalan untuk pemerintah.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menyatakan peristiwa ini agar dapat menjadi peringatan bagi pemerintahan Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Apalagi ketika kekuasaannya digunakan untuk mendatangkan kepentingan golongan dan pribadi. Politikus Partai Gerindra ini menyatakan praktik kapitalisme kroni, sebagaimana yang menjadi pemicu mundurnya Park Geun-Hye, juga masih masif terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
?Misalnya saja jika kita lihat data yang dirilis The Economist, crony capitalism index di Indonesia masih sangat tinggi. Posisi Indonesia di tahun 2016 meningkat ke peringkat ke-7 di dunia dibanding di tahun 2014 pada posisi ke-8. Data ini menggambarkan bahwa di Indonesia praktik bisnis yang memanfaatkan pengaruh lingkaran kekuasaan negara, masih cukup tinggi dan bahkan memburuk dalam dua tahun terakhir,? kata Fadli di Jakarta, Sabtu (11/3/2017).
Menurut Fadli Zon, meningkatnya praktik kapitalisme kroni tersebut, juga turut berkontribusi pada tingginya kesenjangan di tengah masyarakat. Sehingga, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pertumbuhannya tidak merata.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: