Potensi Ekonomi Digital bagi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Keunggulan kompetitif masyarakat bukan karena penguasaan terhadap sumber daya alam, melainkan ditentukan oleh kemampuan mengolah sumber daya buatan, demikian sambutan Walikota Bandung, yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandung, pada Lokakarya dan Jaring Masukan Daerah Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia.

Hal ini pula yang menjadi inspirasi Kota Bandung yang secara faktual tidak memiliki sumber daya alam berlimpah sehingga penguatan sumber daya manusia merupakan pilihan utama dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ekonomi kreatif ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan eknomi terbaik di Indonesia, yakni sebesar 8,5 persen di akhir tahun 2015.

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk tetap menjadi pemain aktif di era globalisasi. Potensi ekonomi digital perlu dan wajib diprioritaskan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat dimaksimalkan.

Mengutip dari siaran pers Kemenlu RI di Jakarta, Selasa (14/3/2017), laporan McKinsey Global Institute (2016) mengatakan bahwa ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 22 persen terhadap output ekonomi global. Selain itu, dikatakan bahwa aplikasi teknologi digital diperkirakan akan meningkatkan PDB global sebesar 2 trilliun dollar AS pada tahun 2020. ?

Sayangnya, pemanfaatan ekonomi digital di Indonesia sendiri sampai saat ini masih belum optimal. Asian Development Bank (2016) melaporkan bahwa kontribusi e-commerce pada pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kurang dari 1 persen. Bandingkan dengan Tiongkok yang kontribusi e-commerce-nya mencapai 9-10 persen.

Diharapkan roadmap pengembangan e-commerce nasional yang telah disusun Pemerintah dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung guna terwujudnya 1000 technopreneurs dan mendongkrak nilai e-commerce Indonesia sebesar 130 milliar dollar AS di tahun 2020. Koordinasi antarpihak terkait dalam pelaksanaan road map merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pengembangan e-commerce nasional.

Di tataran internasional, pembahasan ekonomi digital semakin bergulir, d iantaranya di forum G20, WTO dan APEC. Diskursus di WTO yang pada saat ini fokus kepada pembahasan moratorium pengenaan bea masuk bagi bisnis e?commerce juga menjadi pekerjaan rumah bagi setiap anggota dalam konteks perundingan di WTO.

Dalam hal ini, posisi Indonesia terkait proses norm setting dan rules making di tataran multilateral tersebut tentunya perlu merefleksikan situasi nasional termasuk perspektif dari para pelaku ekonomi digital di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Tri Purnajaya, Direktur Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri.

Tercatat sejumlah tantangan yang dihadapi di Indonesia di antaranya kendala logistik terutama dalam konteks geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta minimnya dan tidak meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan ini perlu segera diatasi, termasuk di antaranya dengan penyusunan regulasi nasional yang mendukung pengembangan ekonomi digital nasional.

Lokakarya dan Jaring Masukan ini memiliki tujuan sebagai sarana koordinasi dan identifikasi tantangan serta kepentingan nasional terkait pengembangan dan pemanfaatan ekonomi digital di Indonesia. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kemenko Perekonomian; Kepala Bank Indonesia Fintech Office; Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB; Ketua Divisi Perpajakan Indonesia E-Commerce Association; Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jabar; Chief Financial Officer Lazada Indonesia; dan Chief Operating Officer/Co-Founder Mbiz.