Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menhan Minta Elemen Bangsa Pedomani Pancasila dan UUD 1945

        Menhan Minta Elemen Bangsa Pedomani Pancasila dan UUD 1945 Kredit Foto: Antara/Rosa Panggabean
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu meminta seluruh elemen bangsa selalu menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

        "Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan dan pandangan hidup yang harus senantiasa dipedomani seluruh bangsa," ujar Ryamizard saat memberikan sambutan di acara Rakernas Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

        Ryamizard menekankan implementasi Pancasila dan UUD 1945 diperlukan guna menjaga keutuhan bangsa. Menurut dia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak lekang waktu.

        "Pancasila dan UUD 1945 menganut sifat idealisme yang realistis dan fleksibel sehingga terbuka terhadap perkembangan situasi," kata dia.

        Ryamizard menekankan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional PPAD 2017 harus menjadi wujud semangat dan tekad purnawirawan TNI AD, menjadi momentum silaturahmi, evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan serta pembaharuan tekad patriot rela berkorban.

        Dia menyampaikan Rakernas ini juga harus menjadi salah satu bagian dari upaya PPAD untuk terus memantapkan diri, guna terus meningkatkan kontribusi serta partisipasi aktif.

        Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono yang hadir dalam kesempatan tersebut meyakini Rakernas PPAD akan berdampak positif bagi purnawirawan TNI AD untuk terus dapat berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

        Mulyono menyampaikan peran PPAD penting dalam membantu menjaga NKRI dari upaya-upaya yang memecah belah.

        "Maraknya berita hoax dan adu domba berakibat pada semakin tajamnya kerawanan sosial yang jika tidak diredam bisa menimbulkan konflik luas. Kondisi tersebut menuntut kepedulian berbagi pihak tanpa terkecuali PPAD," ujar Mulyono. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: