Kemenkop Berikan Penghargaan ke Lima Provinsi, Apa Saja?

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memberikan penghargaan kepada lima provinsi di Indonesia, yaitu DI Yogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara.

Penghargaan tersebut berupa Cooperatives Data Award, penghargaan untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 2017, juga penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Penggerak Koperasi dan Penumbuhan Kewirausahaan Tahun 2017.

Selain itu, penghargaan bagi perguruan tinggi penggerak koperasi dan penumbuhan kewirausahaan tahun 2017 diberikan kepada Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Yogjakarta.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada acara Rakornas 2017 Bidang Koperasi dan UKM yang dihadiri oleh seluruh dinas koperasi dan UKM se-Indonesia di Kota Denpasar, Bali, Kamis (23/3/2017).

Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur DI Yogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Wagub Sumbar Nasrul Abit, dan Wagub Sulut Steven Kandouw tersebut, Puspayoga menegaskan pengembangan koperasi dan UKM harus menjadi satu gerakan besar yang tumbuh dari bawah.

"Berkat kerja keras kita semua, saat ini PDB koperasi telah meningkat menjadi 4,41% dari sebelumnya hanya satu komaan. Oleh karena itu, semua pihak terkait, termasuk kepala daerah, harus bergerak dan berkoordinasi untuk menyukseskan reformasi total koperasi di Indonesia. Jumlah koperasi tidak perlu banyak, tapi jumlah anggotanya yang harus terus meningkat setiap tahunnya," tandas Menkop.

Selain membangun koperasi yang berkualitas, Puspayoga juga mengungkapkan kementeriannya memiliki tugas untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.

"Saat ini, berdasarkan data BPS, rasio wirausaha Indonesia sebesar 3,1%, sebelumnya 1,65% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Ini semua berkat kerja sama yang sudah terjalin dengan banyak pihak terkait, termasuk kalangan kampus dan perusahaan swasta," imbuh Menkop.

Yang jelas, lanjut Puspayoga, semua itu sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi, yaitu pembangunan infrastruktur (darat, laut, udara) dan pariwisata.

"Dari dua sektor itu mengandung tiga arti, yaitu ekonomi, politik, dan nilai budaya," tukas Menkop.

Puspayoga menjelaskan pembangunan infrasruktur akan mengurangi biaya distribusi barang dan jasa sehingga akan tercipta pemerataan kesejahteraan yang ujungnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, dan kemiskinan.

Secara politik, ketika ada pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, maka NKRI akan semakin kokoh. Sedangkan dari sisi nilai budaya, dengan pembangunan sektor pariwisata maka nilai budaya yang menjadi daya tarik bagi para turis akan tetap terjaga dengan baik.

"Ingat, destinasi wisata ada karena nilai budaya terjaga," kata Menkop.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menambahkan tujuan dari Rakornas adalah untuk memantapkan, mengintegrasikan, dan menyinkronkan program-program Kemenkop termasuk sosialisasi program dengan semua pemda di Indonesia.

"Intinya, perumusan program pemerintah pusat dengan menampung aspirasi dari seluruh dinas koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Langkah selanjutnya, Kemenkop akan melakukan monitoring dan evaluasi program yang sudah bergulir," pungkas Agus.