Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        2019, Keputusan Pemindahan Ibukota Dilakukan

        2019, Keputusan Pemindahan Ibukota Dilakukan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Keputusan penetapan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya diperkirakan akan dilakukan pada 2019, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

        Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/4/2017).

        "Pada 2019 mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada," kata Bambang.

        Ia mengatakan sampai saat ini kajian masih dilakukan salah satunya dengan melihat contoh kasus dari negara lain.

        "Kami melihat contoh dari negara lain, kondisi Jakarta saat ini terus perlunya kita menyeimbangkan perekonomian lebih ke luar Jawa. Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat," katanya.

        Pada intinya pihaknya akan terus membantu Presiden dalam persoalan ini dengan melakukan pengkajian.

        Bambang juga membantah bahwa pemindahan ibukota akan berdampak pada ekonomi karena yang dipindahkan hanya pusat pemerintahannya atau administrasi pemerintahannya.

        Sementara Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia.

        Menurut Bambang, lama pemindahan akan sangat tergantung pada keputusan pemerintah.

        "Itu kan, tergantung keputusan pemerintah. Berapa lamanya tergantung skema pembiayaan yang sedang dilakukan. Kami pakai skema yang tidak memberatkan APBN," katanya.

        Soal skema, Bambang menyatakan sudah mempersiapkan seluruhnya dengan baik.

        Sedangkan soal rencana pembangunan Istana di Palangkaraya, menurut dia, hal terpenting adalah adanya pusat pemerintahan sehingga tidak penting bentuknya istana atau bukan.

        "Pokoknya ada kantor presiden, tempat tinggal presiden dan kementerian-kementerian. Sama seperti di Jakarta sinilah," katanya.

        Bambang menilai Palangkaraya dilihat sebagai opsi paling memungkinkan karena berada di luar Jawa sementara Pulau Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sucipto

        Bagikan Artikel: