9 Jurus BI Tekan Inflasi di Sulsel pada Bulan Ramadhan

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel Wiwiek Sisto Widayat mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan strategi pengendalian laju inflasi agar tidak semakin 'menggila' pada bulan suci Ramadhan. Sulsel tercatat kembali mengalami inflasi 0,33 persen pada April 2017, setelah sempat mencatat deflasi 0,18 persen pada Maret lalu. Potensi tingginya tekanan inflasi pada Mei-Juni alias sepanjang bulan Ramadhan menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah alias TPID.?

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun BI, peningkatan inflasi Sulsel sebesar 0,33 persen terjadi pada semua komponen inflasi. Di antaranya yakni inti, administered price dan volatile food. Kenaikan tarif listrik paling berpengaruh membentuk inflasi. Adapun kelompok bahan makanan malah mengalami deflasi -0,31 persen. "Dalam rangka menghadapi puasa dan Idul Fitri, kan sudah dilaksanakan rapat koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi tekanan inflasi," kata dia, Rabu, (3/5/2017).

Menurut Wiwiek, dalam rapat bersama TPID, disimpulkan bahwa pasokan bahan kebutuhan pokok aman untuk mencukupi potensi kenaikan permintaan masyarakat Sulsel saat bulan suci Ramadhan. Menindaklanjuti itu, Wiwiek mengaku telah disusun sembilan kebijakan alias jurus dalam menghadapi tekanan inflasi pada bulan Ramadhan. Berikut sembilan jurus BI bersama TPID untuk meredam tekanan inflasi di Sulsel pada Mei-Juni mendatang :

1. Menjaga ketersedian pasokan dan mempercepat distribusi barang.

2. Pengendalian tarif angkutan darat, antara lain yakni menetapkan tarif angkutan kota dengan mempertimbangkan kenaikan yang wajar.

3. Mengarahkan ekspektasi masyarakat melalui siaran pers dan penyediaan informasi yang mudah diakses.

4. Kerjasama antar-daerah surplus dan defisit untuk menjaga ketersediaan pasokan.

5. Memantau ketersediaan, kelancaran distribusi dan perkembangan harga.

6. Imbauan kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dalam pola konsumsi, antara lain dengan bekerjasama dengan alim ulama.

7. Imbauan kepada produsen, distributor dan agen agar tetap mensupply kebutuhan pokok secara berkelanjutan dengan harga wajar.

8. Membentuk pos pengaduan yang menampung keluhan masyarakat.

9. Bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) melakukan pengawasan terhadap penyaluran, ketersediaan dan stabilitas harga bahan bakar minyak.