Menteri Susi: Pelaksanaan Kebijakan Harus Konsisten

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pelaksanaan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh pihaknya harus dilaksanakan dengan konsistensi tinggi dalam menjaga sumber daya laut Tanah Air.

"Yang penting itu konsistensi tinggi supaya dihargai. Supaya orang lain tidak berani main-main dengan kita," ujar Menteri Susi dalam rilis, Senin (22/5/2017).

Menteri Susi mengemukakan pernyataan yang menekankan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan ketika menghadiri acara Puncak HUT ke-44 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang digelar di Pantai Depok, Yogyakarta, Minggu (21/5).

Susi juga menyatakan, HNSI memiliki peran untuk mendukung visi misi pemerintah dalam menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, antara lain dengan berkonsolidasi kepada pemerintah khususnya KKP untuk menjaga laut.

"Jadikan Indonesia poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa. Berarti laut kita harus ada, harus kaya sumber daya alamnya," paparnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyadari beberapa regulasi yang dikeluarkannya kerap diminta untuk direvisi agar pihak asing leluasa beroperasi mengambil sumber daya perikanan tangkap di kawasan perairan Indonesia.

Sebelumnya, KKP dinilai perlu mendorong munculnya skema pembiayaan permodalan dari pihak perbankan atau lembaga finansial lain yang lebih memberikan keadilan terutama bagi nelayan tradisional di berbagai daerah.

"Sebaiknya KKP mendorong pelaksanaan skema permodalan yang 'win-win solution' berdasarkan semangat gotong-royong," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, skema pembiayaan yang menempatkan nelayan sebagai nasabah semata-mata tanpa mempertimbangkan situasi riil ekonomi justru akan meningkatkan kredit bermasalah.

Untuk itu, ujar dia, KKP mesti mendorong gerai permodalan nelayan yang mengadaptasi pola ekonomi nelayan, misalnya, memberikan permodalan pada saat musim tangkap ikan.

Hal tersebut, lanjutnya, juga sangat jauh lebih baik bila dapat diaplikasikan kepada masyarakat perikanan skala kecil di berbagai daerah di Tanah Air.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan perbankan lebih banyak menyalurkan kredit untuk usaha sektor kelautan dan perikanan agar pengembangan bidang kemaritiman sebagaimana disasar pemerintah bisa terus tumbuh.

"Kredit perbankan untuk sektor maritim dan perikanan masih rendah. Kami mengharapkan visi poros maritim dunia yang ingin dicapai pemerintah dapat didukung pula oleh perbankan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Kamis (18/5).

Dia mengingatkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Januari 2017, penyaluran kredit ke sektor pertanian dan kehutanan mencapai Rp278 triliun, sementara kredit ke sektor perikanan hanya Rp9,14 triliun.

Apalagi, ia juga mengungkapkan bahwa potensi sektor kelautan dan perikanan bila digarap dengan baik bisa mencapai sekitar Rp19.000 triliun per tahun sehingga seharusnya hal itu diperhatikan. (Ant)