IMF Dinilai Melemahkan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko mengatakan masuknya IMF telah melemahkan kebijakan pemerintah Indonesia membangun swasembada pangan nasional.

"Kebijakan ini sangat merugikan baik bagi rakyat maupun gerakan koperasi yang saat itu dilakukan oleh KUD. Kesalahan itu baru terbukti setelah 20 tahun pasca-tumbangnya Orde Baru. Padahal sebagai bangsa tidak harus mengubah semua kebijakan yang ada saat itu jika masih menguntungkan rakyat dan memberikan perlindungan kepada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat," tegas Agung di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Menurutnya, harga garam yang mahal pada saat ini dikerenakan pemerintah tidak memberdayakan petani garam melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta membina mereka dalam wadah koperasi petani garam.

"Petani seolah dibiarkan saat panen dipermainkan oleh para tengkulak sehingga harga jatuh yang sangat merugikan petani garam," katanya.

Rantai produksi garam dilakukan oleh pasar jelas merugikan petani jika mereka sendiri-sendiri membuat garam, bahkan tidak sedikit karena keterbatasannya petani garam mengijonkan produksi garamnya kepada tengkulak karena tidak ada lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kepada petani garam saat belum panen.