Wiranto Sebut Pilkada Masih Rawan Konflik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebut bahwa ajang Pilkada merupakan momentum penting dan strategis. Ajang demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung bisa membangkitkan eksistensi kita sebagai bangsa bahkan bisa memicu konflik.

MenkoPolhukam pun memetakan (maping) kerawanan permasalahan dalam Pilkada. Permasalahan ini ada sebelum, selama Pilkada berlangsung, dan setelah Pilkada. Permasalahan sebelum dan pada saat Pilkada seperti oknum keamanan yang tidak netral, politisasi dan netralitas ASN, netralitas penyelenggara Pemilu, money politic, isu Sara, kampanye bohong atau ujaran kebencian, pembunuhan karakter, serta validitas daftar pemilih.

Masalah-masalah tersebut perlu diantisipasi serta dicegah dalam rangka Pilkada yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.

"Setelahnya, masih ada perselisihan hasil Pilkada di MK (Mahkamah Konstitusi), sengketa pasangan antar-calon. Ini semua masalah-masalah yang perlu antensi kita untuk kita selesaikan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada," kata Wiranto dalam keterangan resminya di Bandung, Senin (23/10/2017).

Lebih lanjut, Wiranto mengungkapkan permasalahan berikutnya dalam ajang demokrasi sumbernya adalah masyarakat itu sendiri. Menurutnya, Demokrasi yang sehat akan berjalan pada saat pendapatan per kapita masyarakat telah mencapai 6.600 Dollar AS. Hal ini karena apabila masyarakat telah memiliki pendapatan sebesar itu, masyarakat akan melek politik dan tahu tentang hak dan kewajibannya dalam memilih pemimpin.?

"Pendapatan masyarakat kita saat ini hanya US$3.300 per kapita, sehingga rawan terjadinya money politic seperti serangan fajar dan serangan senja,"?tegas Wiranto

Salah satu cara menghadapi persoalan tersebut adalah berkoordinasi dengan baik dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

"Oleh karena itu, kalau kita sudah menghadapi seperti itu maka satu-satunya cara adalah ayo kita koordinasi dengan baik. Ada keterbukaan antara stakeholder dalam Pilkada harus bekerja sama-sama," tutur Wiranto.

Untuk itu, sambung Menkopolhukam dalam proses Pilkada ada mekanisme yang harus terus diperbaharui. Pasalnya, Pilkada menjadi penentu pemimpin bangsa, sehingga pemimpin hasil Pilkada harus memiliki kualitas atau kompetensi agar masyarakat atau sebuah bangsa bisa berjaya.

"Harus ada langkah dinamis yang tidak statis, sebab yang kita hadapi (dalam Pilkada) adalah manusia. Dengan demikian maka tugas yang kita hadapai adalah tugas yang harus dikoordinasikan, disinkronkan, diserasikan antara rakyat yang memilih, dengan pemimpin yang akan dipilih, dan partai politik yang sebenarnya punya tugas luar biasa merekrut, menyeleksi calon pemimpin untuk kemudian dipertandingkan dalam Pemilu," ungkap Wiranto?

Partai Politik tentu telah berusaha menampilkan calon-calon pemimpin yang punya kompetensi yang baik. Tapi kita juga tahu bahwa parpol juga punya obsesi ingin menang. Dan terkadang antara keinginan parpol yang ingin menang dengan kewajiban untuk menampilkan pemimpin yang punya kompetensi sebagai pemimpin ini bertabrakan.?

"Nah, saya bisa berbicara seperti itu karena saya mantan pimpinan partai politik. Di satu sisi partai politik punya kewajiban menyeleksi masyarakat calon pemimpin untuk dimasukan dalam pertandingan tingkat daerah dan tingkat nasional, sehingga kutub yang paling ujung yang menentukan baik-buruknya pemimpin adalah partai politik," pungkasnya.