Spanyol: Pemimpin Catalonia Gagal Penuhi Kewajiban!

Spanyol terjun ke dalam krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dekade setelah Catalonia mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober. Dari 43 persen penduduk Catalan yang dilaporkan telah mengambil bagian, sekitar 90 persen diyakini telah memilih untuk memilih kemerdekaan.

Pemerintah Catalonia yang dipimpin oleh Carles Puigdemont telah secara konsisten berargumen bahwa suara "Ya" memberikan wilayah Catalonia sebuah mandat untuk mengumumkan perpecahan dari Spanyol. Namun, Madrid telah berulang kali menolak legitimasi hasilnya, dengan mengatakan bahwa referendum itu ilegal, sebagaimana dikutip dari CNBC, Rabu (25/10/2017).

Pada hari Selasa (24/10/2017), menteri kehakiman Spanyol memperingatkan bahwa krisis konstitusional negara tidak dapat dipecahkan hanya dengan sebuah pemilihan daerah.

"Ketika pemerintah mengajukan sebuah opsi yang sangat ekstrem seperti pasal 155 (untuk menjatuhkan peraturan langsung), itu karena kami percaya bahwa telah terjadi kegagalan serius oleh Puigdemont untuk memenuhi kewajibannya," Menteri Kehakiman Rafael Catala mengatakan dalam sebuah wawancara radio, Reuters melaporkan pada hari Selasa.

Parlemen Catalan siap untuk bertemu untuk membahas tanggapan yang tepat ke Madrid pada hari Kamis (26/10/2017), hanya 24 jam sebelum Senat akan memilih secara langsung. Spekulasi telah meningkat, apakah pemimpin Catalan dapat terus maju dengan sebuah deklarasi formal tentang kemerdekaan.

Pemerintah pusat Spanyol sejauh ini menolak untuk bertemu dengan Puigdemont sampai dia menjatuhkan seruan untuk kemerdekaan.