Pelindo III Percepat Pembangunan Pelabuhan

Selain memperoleh pendapatan usaha sebasar Rp7,1 triliun selama Oktober 2017, PT Pelindo III (persero) juga menggenjot kinarja dalam penyelesaian pembangunan pelabuhan di area kerjanya selama tahun ini.

CEO Pelindo III IGN Askhara Danadiputra mengatakan, pihaknya berharap proses pengerjaan pembangunan pelabuhan ini diharapkan bisa menopang berbagai macam agenda kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintah selama ini yakni program Tol Laut.

Ari, sapaan akrabnya, mengatakan, salah satu programnya adalah untuk mendukung program pemerintah guna mencapai target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara hingga 2019.

"Terminal penumpang di pelabuhan-pelabuhan yang disandari kapal pesiar (cruise) akan terus dibangun dan direnovasi agar lebih modern dan representatif sebagai gerbang wisata. Tidak hanya perbaikan bangunan terminal, contohnya alur masuk ke Pelabuhan Benoa yang sedang dilakukan pelebaran dan pendalaman sejak September lalu," ujar Ari di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (29/11/2017) malam.

Lebih lanjut Ari menjelaskan bahwa kondisi eksisting Pelabuhan Benoa saat ini memiliki kedalalaman alur minus 8 meter Low Water Spring (LWS) yang hanya bisa mengakomodasi kapal pesiar dengan panjang kurang dari 210 meter dan berkapasitas penumpang kurang dari 1.400 orang. Setelah pengerjaan selesai, kedalaman alur bisa mencapai minus 12 meter LWS sehingga kapal dengan panjang lebih dari 300 meter yang mampu membawa 5.000 penumpang bisa sandar di dermaga Pelabuhan Benoa.

"Kami juga pengembangan untuk beberapa pelabuhannya yang diperuntukkan untuk wisata marina di antaranya Banyuwangi di Jawa Timur, Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur," tambahnya.

Selain itu, lanjut Ari, pihaknya juga diimbangi dengan perubahan budaya kerja BUMN yang berkantor pusat di Surabaya tersebut. "Transformasi budaya diimplementasikan oleh seluruh insan Pelindo III dengan slogan e-Change. Penerapan teknologi informasi dioptimalkan pada proses bisnis, salah satunya centralized procurement yang memastikan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan langsung di monitor di kantor pusat," ungkapnya.