Sebagai?anak perusahaan dari PT Astra Graphia Tbk, PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) kini melakukan percepatan perkembangan bisnis melalui kegiatan usaha yang terkait dengan percetakan, perdagangan, dan jasa kurir bernama AXIQoe.com yang merupakan layanan e-commerce B2B (business to business) dan B2G (business to government).?
Sahat M Sihombing, Presiden Direktur AXI mengatakan bahwa melalui AXIQoe.com, AXI akan membantu Pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi dengan membangun ekosistem pengadaan barang/jasa yang bersih dan akuntabel.
"Di era serba teknologi digital ini, sinergitas untuk mewujudkan bisnis yang bersih dan transparan amat penting dan diperlukan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sebagai dukungan kami untuk menyeleraskan visi sinergi untuk negeri, AXI selalu menghadirkan produk berkualitas bagi pelanggan pemerintahan dan korporasi dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bisnis," jelas Sahat dalam acara diskusi AXI bersama LKPP, Kemenkominfo, dan KPK, Rabu (28/2/2018) di Jakarta.?
Salah satu fondasi yang dipersiapkan AXI untuk tetap konsisten dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang akuntabel dan profesional ialah membawa AXlQoe.com sebagai layanan e-commerce B2B dan B2G terdepan di Indonesia dengan competitive advantage terbaik, yakni dengan meremajakan tampilan dan konten di portal AXlQoe.com.
Data dari APJII 2018 mencatat pengguna internet di indonesia tahun ini telah mencapai 143,26 juta jiwa, dimana berarti terdapat 54,68% penduduk Indonesia yang telah melakukan menikmati koneksi internet. Dari data tersebut, pasar e-commerce lndonesia pun akan diprediksi mencapai US$130 miliar di tahun 2020. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Indonesia di prediksi bisa menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020, dengan industri belanja online menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.?
Untuk itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, ke depan mekanisme belanja pemerintah lewat e-purchasing akan terus meningkat, dan sebaliknya e-tendering akan semakin berkurang.
"Sebelumnya, primadona pengadaan adalah tender. Sekarang kami geser bahwa pengadaan yang baik adalah yang mengadopsi mekanisme pasar sepanjang itu terbuka dan adil melalui government e-marketplace," kata Agus Prabowo.
Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pun tidak lepas dari fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan visi pencegahan korupsi, KPK sejak awal telah membangun sinergi dengan LKPP dan Kementerian lainnya sebagai mitra kerja utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ning Rahayu
Editor: Fauziah Nurul Hidayah