Kamboja Kerahkan Pasukan Bersenjata Jelang Pemilu

Pasukan bersenjata Kamboja melakukan upacara pada Rabu (25/7/2018), dengan menampilkan perlengkapan anti-huru hara dan senapan serbu di sebuah stadion olahraga di ibu kota Phnom Penh menjelang pemilihan umum akhir pekan ini yang dikritik sebagai tipuan.

Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama lebih dari 30 tahun, diperkirakan akan menang dengan mudah pada Minggu (29/7/2018) setelah partai oposisi utama dibubarkan tahun lalu dan menyusul penindasan terhadap perbedaan pendapat, termasuk masyarakat sipil, dan media independen.

Sebanyak 4.625 petugas polisi mengenakan jaket antipeluru dan dipersenjatai dengan senapan otomatis berkumpul di Stadion Olimpiade di Phnom Penh pada hari Rabu dalam sebuah pameran yang dimaksudkan untuk mencegah protes jalanan selama pemilihan.

Kepala Kepolisian Phnom Penh, Chuon Sovann mengatakan bahwa pasukan akan dikerahkan ke seluruh kota untuk menjaga keamanan pada hari Minggu.

"Semua pasukan ini memiliki tugas untuk mencegah, menghentikan, dan menindak tegas setiap kasus yang mengarah pada penghalang pemilihan," ujar Chuon Sovann kepada pasukan pengumpul, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (25/7/2018).

Chuon Sovann mengatakan bahwa polisi akan menghentikan protes atau mereka yang mendesak orang lain untuk tidak memilih.

Pihak berwenang mengatakan seruan untuk memboikot pemungutan suara itu ilegal, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa seruan itu tidak melanggar hukum.

Pemilihan hari Minggu telah dikritik oleh PBB dan negara-negara Barat yang secara fundamental cacat setelah Mahkamah Agung tahun lalu membubarkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan pemimpinnya, Kem Sokha, dipenjarakan karena pengkhianatan.

Para pendukung Kem Sokha mengatakan bahwa pemenjaraannya bermotif politik. Dia saat ini dalam penahanan pra-sidang di dekat perbatasan Kamboja dengan Vietnam.

Kem Monovithya, putri Kem Sokha, mengatakan bahwa tampilan kekuatan menunjukkan bahwa pemungutan suara akan dilakukan di bawah tekanan.

"Ini adalah bukti bahwa pemilihan tidak hanya dilakukan tanpa oposisi yang layak, itu juga dilakukan di bawah ancaman, memaksa orang untuk memilih dalam pemilihan palsu," pungkas Kem Monovithya.