Pemerintah Provinsi Sulsel segera melakukan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut mendesak dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kesimpangsiuran atau perbedaan data antara Pemprov Sulsel dan BPJS Kesehatan.?
"Kalau ada perbedaan data memang harus disinkronkan. Memang karena sering sekali laporan itu, yang masuk ke Pemprov dilaporkan secara parsial sehingga belum dikonsolidasikan dan yang masuk ke Pemprov itu kita verifikasi," kata Sumarsono, di Makassar.?
Data peserta BPJS untuk kategori PBI diketahui berbeda antara Pemprov Sulsel dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut terungkap saat rapat antara Komisi E DPRD Sulsel dengan BPJS Kesehatan, belum lama ini. Selisihnya pun cukup signifikan.?
Berdasarkan data pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tercatat 1,7 juta jiwa penduduk Sulsel yang ditanggung anggaran BPJS Kesehatan alias masuk kategori peserta PBI. Namun, data BPJS Kesehatan merilis jumlah peserta PBI mencapai 2,2 juta jiwa.?
Menurut Sumarsono, perbedaan data peserta PBI untuk BPJS Kesehatan bisa saja disebabkan adanya data yang dikeluarkan yang belum diverifikasi. Jika memang terjadi hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan verifikasi dengan koordinasi dengan BPJS Kesehatan.?
"Kita akan melakukan verifikasi dengan konkrit jangan sampai ada data bodong. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga dibanyakin," paparnya.
Sumarsono menekankan pentingnya verfikasi dan sinkronisasi untuk satu data. Toh, pemerintah hanya akan membayar seluruh jaminan kesehatan masyarakat yang memang benar-benar sudah terverifikasi. "Butuh satu data, pemerintah akan membayar semua jaminan itu apabila ada satu data, yang sudah terverifikasi," tutupnya.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil