Myanmar Tolak Mentah-Mentah Hasil Laporan PBB

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar menolak laporan oleh penyelidik PBB yang menyerukan agar jenderal-jenderal papan atas Myanmar dituntut karena genosida, dengan mengatakan masyarakat internasional membuat sebuah "tuduhan palsu".

Komentarnya itu muncul sehari setelah laporan PBB, yang menandai pertama kalinya organisasi itu secara eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida atas tindakan brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu.

"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," Zaw Htay, juru bicara pemerintah utama, mengatakan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di media pemerintah.

Komentarnya itu muncul sehari setelah laporan AS, yang menandai pertama kalinya organisasi itu secara eksplisit menyerukan kepada pejabat Myanmar untuk menghadapi tuduhan genosida atas tindakan brutal terhadap Muslim Rohingya tahun lalu.

"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," Zaw Htay, juru bicara pemerintah utama, mengatakan dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di media pemerintah, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (29/8/2018).

Myanmar tidak mengizinkan para peneliti AS masuk ke negara itu, katanya.

"Itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa negara itu memiliki "toleransi nol terhadap pelanggaran hak asasi manusia" dan telah membentuk Komisi Penyelidikan untuk menanggapi "tuduhan palsu" yang dibuat oleh U.N dan "masyarakat internasional lainnya".

Pihak berwenang Myanmar awal tahun ini membentuk panel yang terdiri dari dua anggota lokal dan dua anggota internasional, diplomat Filipina Rosario Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk Amerika Serikat, untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.

Myanmar membantah sebagian besar tuduhan yang dilontarkan oleh berbagai pihak, dan mengatakan militer menanggapi ancaman sah dari militan Rohingya, yang menyerang pos polisi di seluruh negara bagian Rakhine barat.

"Jika ada kasus terhadap hak asasi manusia, berikan saja kami bukti kuat, catatan dan tanggal sehingga kami dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan dan peraturan," ujar Zaw Htay.

Pada hari yang sama ketika PBB merilis laporannya, Facebook menutup akun jenderal angkatan darat Min Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya, dengan menuduh mereka menggunakan platformnya untuk menyebarkan "kebencian dan informasi yang salah".

Dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa (28/8/2018), Zaw Htay mengatakan pemerintah tidak memerintahkan aksi pemblokiran media sosial kepada pejabat tinggi militernya, dan mempertanyakan Facebook tentang tindakan itu, serta mengatakan itu telah menyebabkan "meningkatnya kritik dan ketakutan di antara warga Myanmar".

Pemerintah sipil Myanmar berbagi kekuasaan dengan militer, yang mengontrol kementerian utama termasuk urusan rumah dan imigrasi.