Kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan jembatan Suramadu terus mendapat tanggapan beragam. Pasalnya, kebijakan tersebut dilakukan menjelang Pilpres 2019, padahal sudah diminta sejak tahun 2016 silam.
Anggota Komisi V DPR asal Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, mengatakan pada 2016 silam gubernur Jawa Timur (Jatim) meminta Jokowi untuk menggratiskan jembatan Suramadu, namun ditolak.
"Tahun 2016 Pak Jokowi pernah diminta gubernur, untuk gratiskan Suramadu waktu itu dia menolak. Tapi di saat tahun politik ini Pak Jokowi malah menyetujui," ujarnya di Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Karena itu, ia menduga ada aroma politis begitu kental di balik kebijakan gratis Tol Suramadu. Apalagi mengingat Pulau Madura adalah basis suara Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu. Selain itu, Bambang juga menilai kalau memang digratiskan, Jokowi sebetulnya tidak perlu hadir di kegiatan itukarena bisa diwakili oleh gubernur atau kementerian teknis.
"Tidak perlu Presiden hadir di situ, cukup saja seperti jalan tol lain dikeluarkan suatu kebijakan. Di Suramadu itu presiden harus datang dan seakan-akan meresmikan penggratisan tadi," jelasnya.
Ia juga mengingatkan, semakin banyak masyarakat menggunakan jembatan tersebut. Sehingga dibutuhkan biaya perawatan.
"Tentu perawatan akan semakin besar, sedangkan anggaran terhadap perawatan Tol Suramadu sampai detik ini belum dianggarkan. Sehingga nanti di 2019 itu tidak ada anggaran untuk Tol Suramadu. Padahal Tol Suramadu ini butuh sekali untuk dirawat," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait: