Menanti 'Panasnya' Debat Capres-Cawapres (1)

Debat calon presiden-calon wakil presiden pertama dalam rangkaian Pemilihan Umum 2019 akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (17/1/2019) mendatang.

Di ajang inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan beradu gagasan dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Debat capres-cawapres diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Pada Pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa debat merupakan salah satu dari sembilan metode kampanye yang disediakan oleh KPU. Jadi, KPU menggelar debat capres sebagai bagian dari tugasnya memfasilitasi kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahkan, agar debat calon pemimpin negara ini bisa disaksikan masyarakat luas, dalam Peraturan KPU juga diatur bahwa debat disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta.

Debat pertama ini akan disiarkan secara langsung oleh stasiun TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV. Debat pertama dari lima debat yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dibahas materi yang berkaitan dengan hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Sesuai rencana, wartawan senior Ira Koesno dan Imam Priyono akan memandu debat ini dengan tim panelis mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dari LIPI Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Belakangan, atas kesepakatan pimpinan KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo tidak akan tampil sebagai panelis untuk menjaga independensi lembaga antirasuah itu. Namun, KPK siap berkontribusi dalam penyiapan materi debat termasuk merekomendasikan materi penting terkait dengan isu korupsi.

Bocoran soal pada prinsipnya semua pihak senang ada debat capres. Melalui forum itu publik ingin mengetahui visi dan misi sekaligus kepiawaian capres-cawapres dalam menyampaikan sekaligus mempertahankan argumentasinya.

Namun, kemudian muncul keterbelahan sikap ketika KPU selaku penyelenggara debat memutuskan untuk memberi bocoran soal debat kepada masing-masing kandidat.

Kelompok yang pro menilai dengan diberikannya bocoran soal maka pasangan capres-cawapres bisa melakukan persiapan lebih baik, terutama dalam menyiapkan bahan berbentuk data statistik. Dengan demikian, menurut pendapat kelompok ini, data-data yang disampaikan dalam debat betul-betul akurat, bukan data asal-asalan.

Sementara pihak yang kontra menilai pembocoran soal sebelum debat sebagai hal konyol yang dapat mengurangi kualitas debat. Secara ekstrem kelompok ini membandingkan debat capres dengan ujian sekolah tingkat sekolah dasar (SD) yang soal-soal ujiannya tidak dibocorkan sama sekali.

Bahkan sempat ada yang "menggoreng" isu bahwa pembocoran soal debat atas permintaan salah satu pasangan capres-cawapres karena tidak siap dan takut kalah. Pro dan kontra pembocoran soal debat menjadi perbincangan hangat di publik bahkan cenderung panas di media sosial. KPU akhirnya mengklarifikasi bahwa pembocoran soal debat merupakan kesepakatan bersama antara KPU dan kedua tim capres-cawapres.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowy mengatakan KPU dan kedua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat mengenai kisi-kisi soal untuk kandidat seminggu sebelum debat.

Menurut Pramono dengan diberikan soal sebelumnya, diharapkan gagasan yang disampaikan oleh pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh, tidak terpotong-potong.

"Debat kandidat bukanlah acara kuis atau reality show yang penuh tebak-tebakan. Karena bukan itu substansinya. Toh, yang lebih dibutuhkan pemilih adalah gagasannya, visi-misinya. Bukan show-nya," kata Pramono.