Tanggapi Fenomena Nurhadi-Aldo, PDIP Baper?

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan kurang sepakat jika ada yang menyebut "golput" sebagai hak politik, karena WNI yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

"PDI Perjuangan kurang sependapat jika golput disebut sebagai hak. Karena setiap WNI yang memenuhi syarat, memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpinnya dan dipilih sebagai pemimpin," kata Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (25/8/2019).

Hasto bereaksi atas munculnya fenomena pasangan capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo. Menurut Hasto, sah-sah saja setiap orang berkreasi di media sosial, tapi terkait hak politik memilih dan dipilih sebaiknya digunakan.

Menyikapi wacana tersebut, menurut Hasto, sebaiknya yang makin dikuatkan adalah pendidikan politik bahwa pada pemilu lah saatnya bagi WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya memilih pemimpin secara demokratis.

Hasto menegaskan, justru yang harus dihindari adalah upaya "meng-golput-kan" WNI. Karena itu sebagai partai, kata dia, PDI Perjuangan selalu mendorong perbaikan daftar pemilih, mendorong KPU netral dan tidak berafiliasi pada pihak tertentu, baik kepada penguasa atau yang di luar pemerintahan.