70 Persen Masyarakat Yakin KPU Bersikap Netral

Lebih dari 70 persen masyarakat yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasar survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Baca Juga: Ada Pihak Berusaha Mendelegitimasi KPU, Siapa Dia?

Direktur Riset SMRC Deni Irvani di Jakarta, Minggu, mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan SMRC pada 24-31 Januari 2019 terhadap 1620 responden, sebanyak 79 persen masyarakat yakin KPU bisa menyelenggarakan pemilu, 12 persen tidak yakin dan sembilan persen tidak tahu dan tidak menjawab.

Sementara untuk Bawaslu, masyarakat yang mempercayai dalam menjalankan tugasnya dalam Pemilu 2019 juga sebanyak 79 persen, 11 persen tidak yakin dan 10 tidak tahu atau tidak menjawab.

Deni mengatakan rata-rata yang mempunyai pandangan negatif atau tidak yakin KPU-Bawaslu menyelenggarakan dengan baik dan netral sebesar 11 hingga 13 persen.

"13 persen dari total pemilih 190 juta adalah 25 juta pemilih. Jumlah ini sangat besar kalau dimobilisasi," ucap Deni.

Survei tersebut juga menanyakan tentang isu yang berkaitan dengan KPU dan Bawaslu, seperti hoaks surat suara tercoblos sebanyak tujuh kontainer di Tanjung Priok serta kotal suara berupa karton.

Untuk hoaks surat suara, sebanyak 61 persen responden menjawab tidak percaya, empat persen percaya dan 35 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Ada pun terkait isu kotak suara dari karton, pandangan masyarakat terbelah, sebesar 34 persen percaya pemakaian kotak suara dari karton mempermudah kecurangan dalam pemilu, 36 tidak percaya hal tersebut dan 30 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang riskan adalah soal kotak suara dari kardus, pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara bisa me jadi sumber kecurangan," tutur dia.

Dalam kesempatan sama, Komisioner KPU Hasyim Asya'ari mengatakan dalam mengatasi isu berkembang terkait pemilu yang penting, KPU segera merespon.

"Saat ada bombardir kami cek ke lapangan untuk menunjukkan isu itu (hoaks surat suara) tidak benar, KPU harus merespon," tutur Hasyim.