Bos KS Kena OTT, BUMN Lain Harus Diperiksa?

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra menilai program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersih nampaknya belum berjalan.

Hal ini dikatakan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT), Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau, Wisnu Kuncoro atas dugaan menerima suap.

"Direktur KS, salah satu BUMN membuka tabir baru yang nilai kebagiannya Rp20 juta (uang yang ditemukan KPK) ini menunjukkan budaya birokrasi kebanyakan serta watak yang sakit," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/3/2019).

Lanjutnya, ia mengatakan seharunya adanya BUMN ialah untuk mempercepat tujuan kinerja pemerintah. "Ini kok malah masih praktik curang, padahal manajemen di BUMN tersebut gaji dan fasilitas sudah sangat memadai dan maksimal," tegasbya.

Selain itu, ia mengatakan peredaran uang besar melalui BUMN yang nilainya bisa mencapai Rp1.000 triliun dalam setahun ini dijadikan peluang untuk korupsi anggaran proyek, mark up, hingga setoran sana sini.

Baca Juga: Baru Kali Ini BUMN Ditunggangi

"Belum lagi melalui penjualan produk BUMN, masih ada fee-fee bagi broker," jelasnya.

Menurutnya, praktik-praktik korupsi seperti ini harus dibersihkan KPK atau penegak hukum lainnya. "Jarang bisa tersentuh, image ini harus dihapus kalau negara mau sehat, negara bisa maju jika BUMN-nya tidak bermasalah," katanya.?

Tambahnya, jika praktik korupsi dan suap dibiarkan makas akan sulit BUMN tumbuh sehat. "Fee 20 juta masih diurusin direktur, kan konyol. Apapun itu bravo buat KPK untuk bongkar perilaku modus di BUMN ini," imbuhnya.

Baca Juga: Rommy Baru Bisa Terbuka ke KPK, Soalnya "Shock"

Sambungnya, "Banyak BUMN yang harus diperiksa ulang, segera berbenah, terapkan tata kelola perusahaan yang baik kalau tidak mau berbenah ya tinggal tunggu waktu saja," tukasnya.