Pengganti Kementerian BUMN Masih Dibicarakan ke Jokowi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah merencanakan pengkajian terhadap pembuatan super holding. Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan pihaknya masih akan membahas pembentukan super holding tersebut.

"Belum-belum (kapan pembentukan super holding) nanti bicarakan dengan bapak presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Dengan adanya rencana tersebut, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, mengatakan pada dasarnya tujuan pembentukan super holding atau Holding Company (HC) di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan daya saing BUMN. Artinya super holding tersebut diharapkan dapat meningkatkan value creation BUMN.

Baca Juga: Kementerian BUMN Akan Hilang

"Sehingga dengan begitu nilainya lebih tinggi dibandingkan masing-masing BUMN itu jika berdiri sendiri-sendiri," katanya.

Ia menambahkan, konsep tersebut sudah ada sejak masterplan BUMN dibuat pada 2000. Rencana tersebut saat ini tengah dikebut implementasinya sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam jangka panjang, Toto memperkirakan inisiasi pembentukan super holding cukup fisibel. "Ini jika dikerjakan sepanjang masing-masing sektoral super holding yang sekarang sudah jalan dan rencana pembentukan sektoral yang lain berjalan dengan efektif," jelasnya.

Baca Juga: Bareng Jokowi, Menteri BUMN Resmikan Pusat Gaya Hidup Halal

Menurut Toto, seperti di Singapura yakni Temasek Holdings dan di Malaysia yaitu Khazanah Nasional Berhad merupakan model super holding yang mengelola portfolio aset.

"Dan ini bersifat non-operating holding," imbuhnya.

Sebelumnya, Rini mengatakan nantinya super holding akan menggantikan posisi Kementerian BUMN. "Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," tutupnya.