Kredit Foto: Bappenas
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Presiden Export?Import Bank of Korea (Korean Exim Bank) Sung Soo Eun untuk membahas peningkatan kerja sama antarkedua negara, Kamis (2/5/2019).
Pertemuan kali ini membahas niat Korean Exim Bank untuk memberikan pinjaman lunak tidak mengikat atau untied soft loan ke Indonesia dengan nama economic development partnership facility (EDPF). Skema ini dikembangkan Korean Exim Bank sebagai tanggapan atas rencana yang dicetuskan Kementerian PPN/Bappenas.
"Saat ini, Korean Exim Bank tengah menyiapkan nota kesepahaman untuk pelaksanaan skema EDPF antara Korea Ministry of Economy and Finance dan Kementerian Keuangan RI dalam kerangka kerja sama antarkedua pemerintah," kata Bambang dalam siaran berita yang diterima di Jakarta.
Baca Juga: Obligasi Akan Jatuh Tempo, Eximbank Siapkan Dana Rp1,65 Triliun
EDCF dirancang sejalan dengan kebijakan New Southern Policy untuk mendukung kebutuhan finansial pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di Indonesia. Peningkatan taraf kerja sama ini harus dibarengi dengan sejumlah perbaikan di berbagai bidang, seperti persiapan proyek dan kualitas pelaksana proyek seperti konsultan, kontraktor, dan penyedia barang dan jasa, juga mempercepat proses legal dan administratif.
Di Indonesia, Korean Exim Bank melaksanakan dua fungsi penting. Pertama, sebagai eksekutor pendanaan kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Korea. Selain itu, Korean Exim Bank memastikan implementasi pendanaan official development assistance (ODA) dari Pemerintah Korea melalui EDCF dalam bentuk pinjaman lunak mengikat atau tied soft loan.
Kedua, menjadi institusi pelaksana pendanaan ekspor-impor komersial. Total jumlah komitmen dana Korea ODA Commitment pada 2016-2020 mencapai US$600 juta. Hingga saat ini, sebesar US$129 juta dialokasikan untuk proyek engineering service for coastal and river and the project of urgent rehabilitation of strategic irrigation for western Indonesia.
Sementara itu, ada dua proyek yang sedang dalam tahap persiapan, yakni e-government/data center project (US$150 juta) dan aid to navigation (USD 68 juta).
Baca Juga: BI Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 6,1% di 2024, Berkat Infrastruktur?
"Kementerian PPN/Bappenas berharap Korea dapat mengembangkan skema pendanaan lain yang cocok dan layak diterapkan untuk proyek infrastruktur dan konstruksi di Indonesia sekaligus mendorong investor Korea ambil bagian dalam investasi infrastruktur di Indonesia," tutup Bambang.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti