Sengketa Hasil Pemilu? Pakai Teknologi Blockchain SettleMint

SettleMint meluncurkan Democracy Anchored di Indonesia, menandai pertama kalinya teknologi blockchain digunakan dalam konteks pemilihan yang cukup besar. Untuk negara-negara yang secara geografis masih berkembang dan belum stabil, pemilihan suara menggunakan kertas adalah keharusan.

CEO SettleMint, Matthew van Niekerk menyatakan dalam kasus Indonesia, seluruh 192 juta suara tercatat di atas kertas yang dikumpulkan di lebih dari 800,000 TPS. Kotak suara dikosongkan dan dihitung oleh panitia yang disaksikan oleh para saksi di TPS. Mereka mencatat hasil perolehan suara dari kotak suara ke dalam form kertas yang disebut formulir C1.

"lnisiatif kamk, Democracy Anchored adalah menambahkan foto formulir-formulir C1 ke blockchain. Sebelumnya foto-foto ini dicek menggunakan algoritma dan tenaga manusia yg mendeteksi kerusakan. Dengan membuat sidik jari kriptografik untuk setiap gambar ? atau kode unik ? dan dengan menautkan kode ini ke blockchain, Democracy Anchored dapat membuktikan keabsahan setiap foto formulir C1," kata dia kepada Warta Ekonomi baru-baru ini.

Baca Juga: Andai Pilpres Kemarin Menggunakan Blockchain?

Platform tersebut menangkap hasil pemilihan dari setiap TPS, mengagregasikannya ke dalam 5 tingkat administrasi pemerintahan di Indonesia, dan memberikan kesempatan bagi pengunjung website publik untuk menelaah sampai ke tingkat TPS untuk melihat hasil pemilihan TPS demi TPS.

Ditambahkan, penggunaan blockchain bukan menjadi jawaban dari pertanyaan butuh atau tidaknya Indonesia dan negara-negara demokrasi lainnya di dunia pada teknologi ini, melainkan sistem atau teknologi apakah yang dapat diutilisasi dalam sebuah perbaikan sistem pemilihan supaya lebih efisien dari segi biaya.

Yang harus dipertimbangkan adalah semua solusi yang memungkinkan memberikan hasil dalam waktu tersingkat sejak pemungutan suara, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan yang memberikan hasil yang adil dan transparan.

Aplikasi yang memanfaatkan teknologi blockchain dan tertanam pada proses pemilihan resmi dapat memberikan hasil yang tepat waktu dan bukti yang tak terbantahkan bahwa suara dihitung dengan benar, bebas dari intervensi pihak dalam atau luar negeri.

Baca Juga: Awas! KPK Ikut "Pelototi" Gugatan Sengketa Pemilu di MK

Menghemat Waktu dan Biaya

Bayangkan, setelah KPU mengumumkan rekapitulasi suara pada 21 Mei lalu, para peserta pemilu masih harus mengajukan gugatan hasil sengketa pemilu ke MK. Proses hukum yang berjalan tentu memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk pemilu presiden misalnya, hasilnya baru keluar pada 28 Juni memdatang. Belum lagi pileg yang masih harus menunggu lebih lama.

SettleMint telah memiliki produk yang terbukti memberikan solusi, yaitu Democracy Anchored, yang hanya memerlukan sedikit kustomisasi dan dapat digunakan pada pemilu berikutnya, hanya dengan persiapan kurang dari satu bulan sebelumnya.

"Hambatan dalam pemanfaatan solusi ini bukanlah dari segi teknologi, namun justru dari segi edukasi dan manajemen perubahannya. Ini merupakan aplikasi yang lugas dan bersifat langsung, namun Indonesia adalah negara yang sangat besar, dengan populasi yang besar tersebar secara geografis," tambah dia.

Pelatihan penggunaan aplikasi dengan tepat untuk para petugas pemilu merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem pemilihan berdasarkan block chainseperti Democracy Anchored.

Solusi ini memiliki fitur unik, yaitu dapat digunakan selaras dengan sistem pemilihan suara yang masih menggunakan kertas, menjaga dari bentuk kecurangan namun tetap menjaga anonimitas pemberi suara. Karena itu, pelatihan dan manajemen perubahan yang diperlukan sebetulnya dapat dikelola. Aplikasi-aplikasi berbasis blockchain yang mencoba memasukkan pilihan suara dalam rantai sistem; menggantikan TPS dan menjadikannya digital, jelas merupakan tantangan berikutnya yang lebih besar.