Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai wajar kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada direksi PLN terkait pemadaman listrik di beberapa wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8).
Namun, ia mengatakan bahwa kemarahan Presideh harus ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investigasi soal blackout.
"Harus ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi mengapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya," katanya kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).
Baca Juga: Gara-Gara Kabut Asap, Jokowi Malu Ingin ke Malaysia dan Singapura
Baca Juga: Semprot PLN, Jokowi: Bapak Ibu Semua Orang Pintar, Kok Tahu-Tahu Drop?
Sambungnya, beruntung pemadaman massal terjadi pada hari libut. Katanya, jika hari kerja, maka kerugian yang dialami akan lebih besar.
Namun, kendati demikian, ia melihat ada hal menarik dalam pertemuan Jokowi dengan direksi PLN. Yakni, kehadiran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Sebagai menteri perhubungan hadir di kisruh PLN ini sungguh luar biasa. Apakah ini sebuah simbol atau tanda-tanda BKS akan menjadi Menteri BUMN pada saat Pak Jokowi menjabat periode ke dua?" ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi sinyal adanya reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Jokowi dalam waktu dekat ini.
"Ini yang menarik, menurut saya itu bisa saja sebuah simbol pertanda BKS akan menempati kursi panas Rini Soemarno," tukasnya.
Diketahui, saat melakukan sidak di kantor PLN Pusat, Jokowi hadir bersama Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Seskab Pramono Anung.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil