Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Keukeuh Rombak Direksi BUMN, Rini Soemarno Jadi Menteri Nakal?

        Keukeuh Rombak Direksi BUMN, Rini Soemarno Jadi Menteri Nakal? Kredit Foto: Antara/Zabur Karuru
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai perombakan direksi empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno kemungkinan sudah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

        Diketahui, Jokowi menekankan bahwa tidak boleh ada kebijakan dan merombak jabatan strategis hingga Oktober 2019.

        Namun, perombakan yang dilakukan sesuai jadwal, yang digelar sejak (28/8) dimulai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), disusul berikutnya Bank BTN pada (29/8) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada Jumat lalu (30/8) dan hari ini, Senin (2/9) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BBRI), berjalan lancar.

        "Bisa juga sudah mendapat persetujuan Jokowi. Karena tak mungkin Rini melakulan perombakan direksi BUMN tanpa sepengetahuan presiden," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/9/2019).

        Baca Juga: Suprajarto Berat Hati Tinggalkan BRI, Tapi Kementerian BUMN Sudah Siapkan Pengganti? Duh!

        Baca Juga: Suprajarto Tolak Kursi Dirut BTN, BUMN: Prajurit Harusnya Ikuti Perintah!

        Lanjutnya, ia menegaskan Rini merupakan pembantu presiden, yang tentunya Rini berkomunikasi terlebih dahulu setiap mengambil kebijakan yang akan dilakukannya.?

        "Menteri kan pembantu presiden, pasti menteri Rini lapor ke presiden. Ya mungkin saja Rini diminta tuk pasang badan sendiri terkait kebijakannya tersebut. Karena Jokowi sudah terlanjur membuat larangan menteri untuk membuat kebijakan yang strategis," sambungnya.?

        Namun, meski begitu, seharusnya Rini patuh terhadap segala perintah presiden. Sehingga, jika perombakan tersebut merupakan dari keinginan sendiri tidak bisa dibenarkan.?

        "Jika melakukan kebijakan tersebut atas hasrat dan keinginan sendiri tentu itu tidak dibenarkan. Karena bagiamanpun menteri itu harus loyal pada presiden. Harus taat dan patuh pada presiden. Tak boleh menteri jalan sendiri-sendiri," tegasnya.?

        Menurutnya, perombakan direksi tersebut terkesan ngotot dilakukan, mungkin saja karena moral hazzard.

        "Mungkin saja, kan jasanya Rini banyak ke Jokowi. Dan yang memilih menteri kan Presiden Jokowi," tukasnya.

        EDITOR: AZAIRUS ADLU

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: