Istana Bantah Buzzer Jokowi Dikomando, Jawaban Pengamat Telak!

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen? berharap aparat penegak hukum di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat berlaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia termasuk para buzzer Jokowi.

Menurutnya, saat ini buzzer istana maupun buzzer politik tengah ramai diperbincangkan dijagat media sosial. Terlebih, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando.

"Misal dengan membuat lemot medsos WA (Whatsapp), FB (Facebook), twitter dan lain-lain. Bukan karena sinyal jelek, bukan karena paket data mau habis tapi karena ada indikasi kuat IT dimainkan oleh alat kekuasaan negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya!," ucapnya kepada wartawan, Senin (7/10/2019).

Baca Juga: Masa Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu KPK, Nih Jawaban untuk Bang Paloh

Baca Juga: Disebut Jadi Kakak-Kakak Pembina Buzzer Jokowi, Reaksi Moeldoko

Lanjutnya, ia mengatakan hal tersebut boleh dilakukan asal tidak memberangus hak sipil dalam berdemokrasi. Bahkan, ia mengatakan negara negara harus melakukan perbaikan secara mendasar. Misalnya, menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil yang lemah.

"Agar fair tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid II," tegasnya.

Karena itu, ia menyebut rakyat Indonesia berharap ada perbaikan mendasar terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga negara.

"Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk terkesan hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer- buzzer. Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati sanubari masyarakat Indonesia," katanya.

"Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum," tukasnya.?