Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pak Jokowi, Jangan Pakai Lagi Wiranto dan Luhut, Nanti...

        Pak Jokowi, Jangan Pakai Lagi Wiranto dan Luhut, Nanti... Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Analis Politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memakai lagi menteri yang membidangi politik, hukum dan ekonomi untuk kembali menjadi menteri di periode kedua.

        "Ya sudahlah Jokowi gak usah percaya lagi dengan timnya sekarang. Ini buruk sekali, saya pikir ini yang harus diganti, demokrasi terancam, hukum begitu (tidak adil)," ucapnya kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

        Baca Juga: 'Yang Fana itu waktu, Wiranto abadi', ini Kata Gerindra

        Baca Juga: Luhut, Menteri Super Jokowi yang Garap BPJS Hingga Direksi BUMN

        Ia pun menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Menurut dia, Wiranto telah dianggap menjadi musuh yang terus dihadapi rakyat Indonesia sejak 1998 hingga 2019.

        "Kemudian termasuk ada meme di medsos yang menyatakan dari dulu zaman 98 sampai dengan 2019 ini musuhnya tetap sama, Wiranto," ucapnya.

        Sehingga, ia berharap Presiden Jokowi tidak melibatkan Wiranto dalam pemerintahannya. Sambungnya, menteri kedua ialah Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang dianggap sebagai menteri segala urusan.

        "Ini udah terlalu uzurlah Wiranto itu untuk dipakai, jadi saya mau minta kepada Pak Jokowi untuk satu Pak Wiranto. Yang kedua LBP untuk jangan diberikan porsi lagi untuk mengatur negara ini," jelasnya.

        Menurutnya, karena kedua menteri tersebut tidak bisa mengatur manajemen konflik secara baik. Bahkan, kerap blunder saat mengambil kebijakan yang tidak dibutuhkan.

        "Berapa kali kan blunder, kebijakan itu diambil tidak dengan kebutuhan, matiin internet terus statement-statement seperti itu terus korban terserah kita mau menyebut korban atau enggak itu terserah kita, itu korban di Papua itu kan buruk sekali manajemen konfliknya," tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: