Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Mohamad Taufik menyebut manuver Politisi PSI di DPRD DKI Jakarta yang kerap berkoar-koar di sosial media terkait rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tanuh Anggaran 2020, tidak sesuai dengan kenyataan.?
"PSI kegenitan ngomong di media sosial, tapi pas rapat resmi mereka malah diam enggak ada suaranya," katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2019).
Baca Juga: Ngaku Lelah Secara Psikis, Miliarder Muda Ini Minta Ditembak Penculik
Baca Juga: Gembar-Gemborkan Kasus Lem Aibon Rp82 Miliar, Kader PSI Gak Paham Masalahnya?
Lanjutnya, ia mengatakan pembahasan dan pendalaman KUA-PPAS menjadi momentum semua anggota legislatif untuk melakukan koreksi baik mata anggaran maupun nominalnya.
"Kita jalankan fungsi anggaran dan pembahasan itu ya di sini tempatnya," ujarnya.
Setelah itu, selanjutnya akan dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif dan baru dilakukan pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.
Kemudian, sambungnya, dalam pembahasan itu, masih memungkinkan anggaran yang sudah disetujui di tingkat komisi untuk dilakukan evaluasi dan koreksi kembali.
"Pendalaman di KUA-PPAS itu kan baru mendekati satuan ketiga. Jadi, nanti akan ada pendalaman dan penyisiran lagi," ucap dia.
Lebih lanjut, ia pun meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikn pemaparan dan penjelasan paripurna, terlebih saat ada pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan.
"Kalau alokasi anggaran itu memang diperlukan ya harus disampaikan argumen yang tepat," tambahnya.
Sambungnya, "Pekan ini selesai, targetnya di hari Rabu. Komisi ini kan menjadi sub Banggar, jadi selesai pembahasan di Komisi akan dilanjutkan ke Banggar besar," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil