Bongkar Skandal Lem Aibon Seharga Rp82 Miliar, PSI Makin Ganas Serang Anies

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menagih tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih lewat Pilkada yang memiliki tanggung jawab politik pada pelayanan masyarakat serta pada ASN di bawah kendalinya.

Baca Juga: Cetus Gerindra: PSI Genit di Sosmed, Tapi 'Mingkem' saat Rapat

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest terkait polemik anggaran Pemprov DKI Jakarta yang disebut olehnya ada indikasi berhubungan dengan mundurnya dua kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami meminta pada Gubernur Anies untuk mengambil tanggung jawab sebagai kepala daerah, bukan menyalahkan anak buahnya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya," ucap Rian di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Rian menyarankan terkait dengan anggaran yang beberapa kali ditemukan kejanggalan tersebut, seharusnya Anies memaksimalkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya hingga 66 orang itu untuk membantu memeriksa kembali dokumen penganggaran yang disusun.

"Dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan mereka, sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini misalkan lem aibon Rp82,8 miliar dan sebagainya," tuturnya.

Terkait dengan, Rian mengatakan bisa diantisipasi jika Pemprov sudah terbuka sejak awal proses penganggaran di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada publik.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya pada pekan lalu di tengah polemik pembahasan KUA-PPAS 2020.

Polemik itu misalnya adanya usulan pembelian lem aibon senilai Rp82,8 miliar, pulpen Rp123 miliar, jasa?influencer untuk biaya pariwisata dan kebudayaan Rp5 miliar dan sebagainya.