Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengaku menemukan keberadaan desa fiktif untuk menyedot anggaran pemerintah.
Menurut dia, tidak ada desa fiktif. Sebab, desa yang disebut fiktif, yaitu Desa Ulu Meraka Kecamatan Lambuya, Desa Uepai Kecamatan Uepai dan Desa Morehe Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara itu ada dan menerima kucuran dana desa.
"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggung jawabkan, itu enggak ada," ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Baca Juga: Cetus Pak Ganjar: Gak Sulit Bongkar Desa Siluman, Panggil Saja Bupatinya!
Lebih lanjut kakak kandung Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias cak Imin, merasa aneh atas apa yang dimaksud Sri Mulyani soal ada desa fiktif yang disebut-sebut ingin mengeruk anggaran pemerintah.
"Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," imbuhnya.
Ia mengklaim sudah menelusuri adanya dugaan desa fiktif yang menerima aliran dana. Dari hasil penelusurannya, ia mengaku ada laporan pertanggung jawabannya soal aliran dana ke desa yang disebut fiktif tersebut.
"Sudah kami telusuri semua sesuai dengan tupoksi-nya Kemendes sudah kita telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi 2 kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen. Enggak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil