Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bongkar Anggaran DKI, Eh PSI Disuruh Minta Maaf

        Bongkar Anggaran DKI, Eh PSI Disuruh Minta Maaf Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ratusan orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat GL Pro 08, melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

        Aksi tersebut bertujuan mendesak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta maaf kepada masyarakat Jakarta karena dinilai telah membuat gaduh soal APBD 2020.

        "Alasannya karena pernyataan yang mereka katakan bahwa ada maksud tertentu Pemprov DKI Jakarta untuk korupsi uang rakyat ternyata gak terbukti. Justru mereka buat kisruh dengan cari panggung," kata Ketua GL Pro 08, Jimmy CK di lokasi.

        Ia menambahkan, pihaknya memberi waktu hingga Senin, 25 November 2019 untuk PSI DKI Jakarta memberi jawaban atas tuntutan mereka.

        Baca Juga: PSI Usul Masa Jabatan Presiden 7 Tahun Tapi Cuma Satu Periode

        Baca Juga: Bang Anies Sudah Lelah Sendirian?

        "Kalau tidak, akan kami laporkan karena mereka telah memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta," tuturnya.

        Adapun Aksi GL Pro 08 ini dipicu oleh tindakan dan pernyataan-pernyataan tiga anggota fraksi PSI melalui Twitter, media massa dan secara langsung saat GL Pro mendatangi fraksi itu pada 11 November 2019 silam.

        Ketiganya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.

        Tindakan William dipersoalkan karena dia mengekspose anggaran dari KUA/PPAS 2020, antara lain anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan, melalui Twitter pada 29 Oktober 2019 dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019.

        Atas tindakannya ini, William bahkan sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. Pernyataan Anthony dipersoalkan karena dalam dialog di Kompas TV pada 7 November 2019, dia mengatakan kalau mereka (anggota DPRD) disuruh menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dulu komponen-komponennya.

        Saat Jimmy dan aktivis GL Pro 08 mendatangi Fraksi PSI pada 11 November 2019 untuk meminta klarifikasi secara langsung dari Anthony, mereka ditemui William dan Justin. Keduanya menjelaskan kalau yang menyuruh mereka adalah keadaan dan sistem.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: