Natal, Narapidana Nasrani Dapat Remisi

Pada perayaan Natal 2019, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi khusus atau RK kepada 12.629 narapidana pemeluk agama Kristen. Tercatat, 166 orang mendapatkan RK II atau dipastikan langsung bebas.

"Kami meyakini bahwa pemberian remisi khusus Natal ini dapat memicu narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan pemenuhan hak narapidana dan pengurangan masa pidana semata. Maknanya jauh lebih dalam karena diberikan ketika perayaan hari keagamaan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, Rabu (25/12/2019).

Baca Juga: Soal Larangan Natal di Dharmasraya, Demokrat: Jangan Salahkan Menag, tapi Jokowi...

Sri menjelaskan, sebanyak 12.463 orang mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian masa pidana, yakni 2.704 orang menerima remisi 15 hari, 7.895 orang menerima remisi satu bulan, 1.507 menerima remisi satu bulan 15 hari, dan 357 mendapat remisi dua bulan. Saat ini, narapidana beragama Kristen di seluruh Indonesia berjumlah 18.900 orang.

"Remisi memang merupakan hak narapidana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, tidak serta merta diberikan karena banyak syarat yang harus dipenuhi, baik dari aspek administratif maupun substantif. Nah, untuk remisi khusus Natal ini kami harapkan bisa menambah rasa suka cita mereka menyambut perayaan Natal sehingga termotivasi untuk berubah dan menambah rasa syukur atas karunia-Nya," kata Sri.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Yunaedi mengungkapkan bahwa usulan RK Natal Tahun 2019 terdiri atas 3.428 orang terkait 34A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sebanyak 67 orang terkait Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan 9.134 terkait Tindak Pidana Umum.

Selain itu, dari pemberian RK Natal berhasil menghemat biaya makan narapidana sebesar Rp6,31 miliar.

"Angka sebesar itu dihitung dari rata-rata biaya makan per hari sebesar Rp17.000 per orang. Yang jelas, semua proses pemberian remisi ini dilakukan transparan melalui sistem database pemasyarakatan," ujar Yunaedi.

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan tertanggal 23 Desember 2019, jumlah warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia mencapai 269.924 orang, dengan rincian sebanyak 202.690 narapidana, 64.512 tahanan, dan 2.722 anak. Sementara itu, kapasitas hunian hanya sebesar 130.559 orang. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh WBP kasus narkotika sebesar 128.437 orang 47,57 persen.

Dari data itu, wilayah dengan jumlah remisi tertinggi adalah Sumatera Utara 2.552 orang, kemudian disusul Nusa Tenggara Timur 1.835, dan Papua 1.101 orang.

Yunaedi menjelaskan, narapidana yang mendapatkan remisi khusus adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.?

"Salah satu di antaranya adalah telah berstatus sebagai narapidana minimal enam bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas atau rutan," tutupnya.