Klaim China Soal Natuna, Cetus NasDem: Prabowo Wajib Perkuat Senjata Bakamla

Keberadaan puluhan kapal nelayan China yang dikawal dikawal dua kapal penjaga pantai serta satu. Keberadaan kapal perang Angkatan Laut China di perairan Natuna Kepulauan Riau pada Desember 2019 hingga berujung mengklaim wilayah, dinilai menjadi momentum tepat memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan mendorong Kementrian Pertahanan (Kemenhan) untuk memperkuat persenjataan dan wewenang Bakamla dalam penindakan di perbatasan terhadap kapal - kapal asing.

?Salah satu poin penting pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan Prabowo Subianto telah menyarankan untuk merubah Permenhan yang memberikan wewenang Bakamla untuk memperkuat senjata yang diharapkan dapat memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah laut NKRI,? kata Farhan kepada wartawan di Bandung, Senin (6/1/ 2020).

Baca Juga: Soal Klaim China di Natuna, Bu Susi Teriak: Tenggelamkan!!

Baca Juga: Natuna, MPR Tagih Janji Pilpres Jokowi Soal Keutuhan NKRI

Tindakan Bakamla terhadap kapal - kapal asing patut diapresiasi. Namun, untuk penindakan ketika dihadapkan dalam situasi panas, persenjataan Bakamla dinilai masih kurang kuat. Meskipun, Bakamla diisi oleh personil militer dan sipil yang memumpuni.

Dia mencontohkan untuk wilayah perairan yang overlap, setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu Bakamla langsung mengusir kapal nelayan Vietnam dan kapal asing lainnya dan untuk yang sudah masuk wilayah yang bukan overlap, Bakamla dengan tegas langsung menangkap kapal - kapal asing tersebut

?Sikap tegas Bakamla harus kita apresiasi," ujarnya.

Seperti diketahui, aktivitas perahu asing masuk kawasan Natuna lebih banyak dibandingkan kapal nelayan Indonesia. Bahkan sebuah media asing sempat menyebutkan perbandingan jumlah kapal nelayan Vietnam dengan Indonesia adalah 150 : 1.?

"Bahkan, operasi Bakamla di Natuna hampir tidak pernah menemukan nelayan Indonesia, tetapi lebih banyak ditemukan nelayan asing,? jelasnya.

Farhan menegaskan kekayaan alam di kawasan Natuna yang menjadi sorotan negara - negara luar hingga berani diklaim oleh China, merupakan ancaman serius. Industri perikanan asing sangat dominan di seputar perairan Natuna.?

"Saat ini membuat wilayah di sana nampak lebih dikuasai oleh nelayan Vietnam dan Tiongkok,? imbuhnya.

Farhan menambahkan, pemerintah hingga saat ini memberlakukan penjagaan dan pengusiran terhadap China Cost Guard dan kapal nelayan. Namun mereka tidak menggubris karena stand point mereka adalah wilayah tersebut merupakan wilayah mereka.?

"Kami sejalan dengan keputusan politik nasional bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah ZEE NKRI berdasarkan UNCLOS (konvensi hukum laut di bawah PBB) 1982,? katanya

Indonesia juga menghormati putusan PCA (Permanent Court of Arbitration) tentang SCS dimana Nine Dash Line dari klaim tidak kita akui, maka kita menolak segala klaim (China) di Natuna.?

"Pemerintah perlu menguatkan posisi tersebut dengan menggelar operasi berkordinasi dengan TNI dan Bakamla,? pungkasnya.