Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Apes Banget, Belum Selesai di Jiwasraya, Eh Benny Ditagih Bayar Utang ke Asabri

        Apes Banget, Belum Selesai di Jiwasraya, Eh Benny Ditagih Bayar Utang ke Asabri Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta pemilik sekaligus Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro untuk membayar utang investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri.

        Ia menyebut nilai utang-utang itu tengah dalam proses penghitungan. Kemudian, ia juga menagih utang ke Heru Hidayat sebagai pemilik Trada Alam Mineral (TRAM) di Asabri.

        "Masalah investasi diharapkan ada utang-utang yang diakui juga diharapkan mereka lakukan pembayaran. Seperti Benny Tjokro dan Heru (Heru Hidayat, Pemilik Perusahaan Trada Alam Mineral). Utang-utang investasi di Asabri," katanya kepada wartawan, di kantornya, Senin (13/1/2020).

        Baca Juga: Saham Asabri Mentok di Angka Gocap

        Baca Juga: Wamen BUMN: Direksi Asabri Bakal Diganti

        Lanjutnya, ia mengatakan dengan keduanya membayar utang maka bisa membantu Asabri dalam pembenahan.

        Ia juga mengaku tengah mempelajari dampak utang-utang saham terhadap kondisi keuangan dan instrumen-instrumen investasi yang ditengarai dalam kondisi kurang baik.

        "Artinya kalau ada klaim dia bisa bayar. Agak beda dengan Jiwasraya. Jadi kalau misalnya ada yang pensiun tetap bisa dibayarkan klaimnya," jelas dia.

        Menurutnya, dari laporan yang diterima memang ada investasi Asabri di saham-saham yang tidak bagus. Sehingga perlu pembenahan lebih jauh.

        "Hanya pembenahan dari Asabri berbeda dengan penanganan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya bisa masuk investor karena kan bisnis jual produk, maka mekanisme Jiwasraya tak bisa seperti Asabri. Dia asuransi sosial tak jual produk. Kita sedang cari solusi untuk mereka," ungkapnya.

        Selain itu, ia mengatakan Kementerian BUMN akan mengkoordinasikan kasus ini dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

        "Kami harapkan Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Pak Menkopolhukam Mahfud MD bisa mencari solusi terbaik," harapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: