Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Aneh, Sudah APBD Tinggi, Masa Indeks Bahagia Jakarta Kalah dari.....

        Aneh, Sudah APBD Tinggi, Masa Indeks Bahagia Jakarta Kalah dari..... Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono turut membandingkan indeks kebahagiaan Kabupaten Badung, Bali dengan Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki tingkat indeks kebahagiaan lebih tinggi.

        "DKI Jakarta IPM-nya (indeks pembangunan manusia) hanya 80,46 dan indeks kebahagiaan hanya 71,33. Sementara IPM Kabupaten Badung sudah di angka 80,57, dan indeks kebahagiaannya sebesar 76,14," ucapnya dalam keterangannya, Senin (3/2/2020).

        Lanjutnya, ia pun membandingkan tingkat kerukunan beragama di Badung dengan Jakarta. Ia menyebut dua daerah itu memiliki keberagaman yang sama.

        Baca Juga: Rangkaian HUT, PDIP Tanam 1500 Bibit Pohon untuk Benahi DAS Citarum

        Baca Juga: Banteng Solo Dipanggil ke Jakarta, Gara-Gara Gibran?

        "Dengan karakteristik keberagaman etnis-suku bangsa yang hampir sama dengan DKI Jakarta, Kabupaten Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi, yaitu 80,24 sementara DKI Jakarta hanya diangka 71,3," katanya.

        Menurut dia, Jakarta memiliki APBD lebih tinggi daripada Badung. "Padahal kita ketahui bersama APBD DKI Rp 87,9 T sementara Kabupaten Badung hanya Rp 6,3 T," katanya.

        Sambung dia, hal tersebut terasa aneh, lantaran Jakarta memiliki indeks kebahagiaan lebih rendah dari Badung. Padahal, Jakarta berlevel provinsi, sedangkan Badung adalah kabupaten.

        "Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis karena dibandingkan dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi, apalagi melampauinya," katanya.

        Lebih lanjut, ia mengatakan seharusnya, Jakarta memperbaiki angka tersebut. Bahkan, ia menyebut perlu ada kebijakan yang tepat sasaran.

        "Harusnya Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan RKPD tahun 2021 yang baru saja disusun tanggal 29 Januari 2020, lebih berpihak kepada rakyat Jakarta yang masih kategori pra-sejahtera. Untuk itu, sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori prasejahtera, sehingga delivery programnya menjadi tepat sasaran," tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: