Butuh Biaya Besar Wujudkan Rasio Elektrifikasi 100%, Pemerintah Buka Lebar Pintu Investor Swasta

Pemerintah terus mendorong dan mengupayakan percepatan rasio elektrifikasi 100% terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang keterlibatan swasta untuk membangun pembangkit maupun transmisi untuk mencapai misi tersebut.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Triharyo Soesilo, mengungkapkan bahwa investor Amerika Selatan hingga Afrika dinilai memiliki kapabilitas bagus dalam melistriki daerah tertinggal.

Baca Juga: Sistem Kelistrikan Surplus, PLN Optimis Pertumbuhan Investasi Meningkat

"Arahan Pak Menteri (ESDM) coba dorong investor. Di dunia ternyata banyak investor yang dapat melistriki daerah tertinggal. Dari Amerika Selatan, Afrika, itu banyak sekali investor," jelas Triharyo di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Dirinya kembali menuturkan, keterlibatan investor swasta tidak bisa dimungkiri lagi mengingat besarnya kebutuhan dana investasi dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan.?Berdasarkan kalkulasi yang ada, total kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% sekitar Rp10,7 trilliun.

Triharyo menjelaskan, skema penyediaan listrik di Indonesia Timur akan memanfaatkan dana desa yang dikelola Bada Usaha Milik Desa (BUMDes). Mekanisme yang dimungkinkan antara lain BUMDes menggandeng perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Beberapa waktu sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menegaskan, keterlibatan pihak swasta akan meringankan kondisi finansial Perusahaan Listrik Negara yang saat ini fokus pada penyelesaian Program 35.000 MW.

Rida berharap, PLN membuka peluang menggandeng pihak swasta demi mempercepat tujuan rasio elektrifikasi 100 persen.

"Butuh hampir Rp11 triliun untuk 2020 saja. Padahal, PLN cuma mampu Rp2,1 triliun. Makanya kami membuka peran serta privat 98,6%, sisanya itu emang di daerah 3T. Termasuk wilayah yang pulau kecil," terang Rida di DPR RI (Rabu, 5/2/2020).