Jokowi Jangan Lama Ambil Keputusan soal WNI Eks ISIS, Ini Soal Kemanusiaan

Komnas HAM menyarankan Pemerintah melakukan profiling terhadap sekitar 600 WNI eks ISIS untuk menentukan perlakuan tepat yang akan diberikan kepada mereka.

"Pertama di asesmen dulu, dibikin 'profiling'nya. Dari 'profiling' itu maka 'treatment'nya beda-beda," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Minggu.

Menurut Taufan, proses "profiling" itu penting dilakukan, karena dari 600 WNI tersebut, tidak semuanya merupakan kombatan ISIS, terdapat anak-anak atau WNI lainnya yang bergabung karena adanya paksaan.

Baca Juga: Boleh Tidak WNI Eks-ISIS Pulang Kampung? Begini Jawaban Kantor Staf Presiden

"Itu kan juga harus dipikirkan mitigasinya. Pemerintah harus segera lakukan itu dan saya yakin Pemerintah sudah lakukan melalui BNPT dan Densus, mereka punya profil itu. Sekarang tinggal diupdate, divalidasi, dari situ diambil kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan hukum internasional dan hukum nasional kita," kata dia.

Lebih lanjut Taufan mengatakan bahwa Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran terhadap 600 orang tersebut selama mereka masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Selain itu, dia juga menyarankan kepada Pemerintah untuk cermat dan tidak berlama-lama dalam mengambil keputusan agar polemik yang timbul di masyarakat tidak berkepanjangan.

"Pemerintah tidak boleh berlama-lama, jangan jadi polemik politik, ini bukan isu politik, ini isu hukum. Juga bukan isu kemanusiaan, ini soal hukum," kata Taufan.