Kenapa Gerindra Jadi Sibuk Urus Bisnis Esek-Esek?

Gerindra kembali bikin heboh dan mempersoalkan praktik hiburan malam, setelah sebelumnya aksi Andre Rosiade yang melakukan penggrebekan yang dicurigai settingan di Sumatera Barat.? Kini kejadiannya di Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi mempersoalkan praktik tarian telanjang di Metzo Executive Club & Karaoke Lombok. Katanya, tempat itu telah mencoreng nama baik NTB sebagai destinasi pariwisata halal.

Baca Juga: Duh Kasihan, Andre Mau Digarap MKD, Eh Gerindra Ogah Bantuin

Ia menilai perlu ada upaya-upaya tegas baik secara hukum yang dilakukan kepolisian terutama kepada para pelaku maupun pemerintah daerah dari sisi perizinan tempat hiburan tersebut.

"Kita minta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ikut bertanggungjawab dengan masalah ini, karena secara kewenangan dan urusan pengawasan, terutama terkait perizinan sesuai dengan pajak restorannya, pajak karaokenya, pajak makan dan minumnya dinikmati dan diterima kabupaten bukan provinsi," ucapnya.

Menurut politikus Gerindra itu menyayangkan ada kelalaian yang dilakukan Pemkab Lombok Barat, terutama dari segi pengawasan yang terkesan lemah, sehingga peristiwa tersebut bisa terjadi. Padahal, selama ini yang menerima manfaat dari adanya tempat hiburan malam tersebut, adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Jadi ini bukan provinsi mau melempar, tetapi memang pengawasannya ada di kabupaten, kalau mau ditutup kabupaten punya gawe, kalau mau diawasi kabupaten punya, kalau mau ditertibkan kabupaten ada Sat Pol PP," tegas Mori Hanafi.

Sementara itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie mendesak Bupati Lombok Barat segera mencabut izin usaha Metzo Executive Club & Karaoke Lombok pascaterungkapnya kasus tarian telanjang (stripis) oleh dua penari di tempat hiburan itu oleh jajaran Polda NTB.

"Kita minta Bupati Lombok Barat harus tegas mencabut izin usaha Metzo Executive Club & Karaoke Lombok," kata Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Senin.

Menurut Isvie, kasus tarian telanjang yang sudah mempertontonkan aurat sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apalagi hal ini, sudah menyangkut citra NTB sebagai destinasi wisata halal. Bahkan, NTB sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.