Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pemindahan Ibu Kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur jadi program yang diseriusi dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, program ini menuai kritikan karena terkesan dipaksakan dan tanpa pertimbangan yang matang.
Kritikan dari kubu oposisi seperti yang disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Anggota DPR itu heran dengan rencana Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru pengganti Jakarta. Alasannya karena sejauh ini tak ada Rancangan Undang-undang IKN yang disepakati dengan DPR.
"Hingga saat ini RUU IKN belum masuk ke DPR hingga akhir masa persidangan akhir Februari lalu. Kedua, dengan tidak adanya RUU IKN, naskah akademis pun belum dapat dikaji secara mendalam," kata Mardani, Senin (9/3/2020) malam.
Baca Juga: Wasekjen MUI Berang: Rezim Ini Benci Sekali Sebut Agama, Lama-lama Sila 1 Pancasila Dihapus!
Dia menyindir dalam IKN baru, maka harus menyertakan pertimbangan dari aspek sosiologis, teknis, ekologis, dan ekonomisnya. Selain itu, terpenting perlu ada perencanaan dan studi kelayakan yang matang.
Ia pun mengibaratkan pemindahan Ibu Kota ke Kaltim ini seperti cerita rakyat yang populer dari Jawa Tengah, Roro Jonggrang. Cerita ini syarat Roro Jonggrang yang meminta syarat pembangunan 1.000 candi dalam waktu satu malam.
"Pindahkan Ibu Kota bukan seperti kisah Roro Jongrang. Karena ini proyek bukan cuma multi-years, tapi juga bisa dua atau tiga masa kepresidenan," jelas Mardani.
Kemudian, ia mengingatkan dalam periode kedua pemerintahan Jokowi sebaiknya lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Terapkan kebijakan yang memperhitungkan kebaikan nasib 270 juta rakyat Indonesia.
"Mengelola negara mesti sangat berhati-hati karena nasib rakyat 270 juta dapat sejahtera atau malah sebaliknya menderita karena keputusan yang tidak akurat atau salah perhitungan," tuturnya.
Kritik juga pernah disampaikan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Ia menyindir lebih baik pemerintahan Jokowi fokus perbaikan sektor ekonomi yang berpotensi makin terdampak karena penyebaran virus corona Covid-19.
Fadli bilang pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim bukan prioritas. Lagi pula Jokowi masih banyak janji kampanye Pilpres 2019 yang belum ditepati. Urusan rencana pemindahan Ibu Kota nanti menurutnya biar dipikirkan Presiden baru hasil Pilpres 2024.
Baca Juga:?Master Plan Infrastruktur IKN Mulai Disusun, PUPR: Mei 2020 Rampung
Rencananya, Ibu Kota baru RI akan dibangun pada 2020 ini. Sekitar 2024 mendatang, para pegawai negeri diharapkan sudah mulai dipindahkan ke sana.
Wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai Ibu Kota, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Alasan pemerintah Jokowi memilih dua tempat itu karena strategis dan aman dari ancaman bencana.
Pun, salah satu keseriusan pemerintah yaitu menggodok calon sejumlah figur yang akan menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Ada empat nama dalam bursa calon pimpinan IKN.
Selain eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ada tiga nama lain yang masuk bursa, yaitu Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti