Selain Target Produksi Minyak, Pertamina EP Fokuskan Masalah Tumpahan Minyak

SKK Migas tahun 2030 berancana akan menargetkan produksi minyak 1 juta BOPD sesuai permintaan dan penetapan dari pemerintah.

Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno mengatakan, selain target produlsi minyak yang ditetapkan pemerintah, pihaknya? juga fokus terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL).

"Selain target itu kami telah merumuskan protap ini agar potensi risiko kecelakaan kerja dapat dihindari dan diminimalkan dampaknya," tegas Julius? di Banyuwangi, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga: Ambisi Berapi-api, Pertamina Kejar Rampungkan Digitalisasi SPBU dan Pertashop

Baca Juga: Saingan Pertamina Tak Gentar Meski Harga Minyak Drop

Terkait penenggulangan tumpah minyak. Secara tegas Julius mengatakan, PT Pertamina EP Asset 4 bersama 13 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diwilayah Jawa Bali Nusa Tenggara resmi tandatangani Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Tumpahan Minyak.

Tujuannya kesepakatan bersama itu menanggulangi dan risiko yang dapat terjadi di lapangan migas, utamanya yang berada di wilayah lepas pantai (offshore), adalah terjadinya tumpahan minyak.

Sementara itu, Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto menyatakan bahwa mengingat lokasi kerja Asset 4 ada yang beroperasi di laut, maka Protap ini sangat perlu untuk diadakan agar apabila terjadi operation failure di laut kita sebagai KKKS tahu harus berbuat apa dan kemana harus berkordinasi.

"Di area kami, terdapat Poleng Field yang 90% area operasinya berada di laut. Penunjang produksi dari Poleng Field untuk Minyak sebesar 2.754 BOPD atau 102,85% dari target dan Gas 4.050 MMscfd atau 101.08% dari target didapatkan dari Platform BW, CW, dan DW dengan 9 sumur produksi yang berada di laut Jawa. Maka dari itu, kami merasa Protap ini sangat penting. Karena kami bisa berkordinasi dengan KKKS dan instansi lainnya lebih mudah", ujar Agus.

Terlebih, lanjut Agus, dalam kondisi migas global yang sedang turun, maka sinergi dan kordinasi antara SKKMigas dan KKKS serta instansi lain bisa menjadi salah satu upaya agar industri hulu migas di Indonesia bisa survive dan bisa memberikan kontribusi maksimal kepada perekonomian Indonesia.

"Tingkat resiko beroperasi di laut itu tinggi, sehingga apabila terjadi hal yang diluar kendali maka sekali lagi dengan adanya Protap ini diharapkan penanganannya bisa dilakukan dengan baik dan biaya yang efisien", jelas Agus.

Terpisah Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengukapkan, hingga saat daerah yang ia pimpin masih belum menemukan potensi Migas.

Akan tetapi, lanjut Anas, pihaknya masih membutuhkan Anti Mainstream Marketing untuk bisa menjadikan Banyuwangi seperti saat ini.

"Tahun ini Banyuwangi mempersiapkan sedikitnya 123 Event berskala nasional dan internasional. Dan semuanya tidak melibatkan EO, semua dikerjakan oleh PNS dan melibatkan masyarakat. Sehingga biaya yang dikeluarkan sangat efisien dan masyarakat Banyuwangi merasa ikut terlibat dalam membesarkan daerahnya", jelas Anas.

Menanggapi hal itu, Agus menyatakan, pihaknya sebagai perusahaan? harus bisa berpikir dan menerapkan Anti Mainstream Marketing tersebut sesuai dengan konteks industri yang kita kelola.

"Jangan segan melakukan inovasi untuk perbaikan perusahaan. Terlebih terhadap kehandalan fasilitas produksi atau peningkatan aspek keselamatan operasi yang ujungnya mampu meningkatkan produksi migas. Kita patuhi aturan yang ada, kita implementasikan rencana yang sudah disusun, buat skala prioritas dan lakukan inovasi. Maka insyaallah industri hulu migas ini masih bisa menjadi penggerak perekonomian Indonesia",? beber Agus.