Ya Tuhan, Lagi Corona Gini, Bantuan Amburadul, Anies Malah Stop Program Pangan Murah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan program pangan murah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 ini.

Terkait itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Bambang Purwanto mengatakan bahwa penghentian program ini karena menyebabkan kerumunan ketika dijalankan.

Sambungnya, ia tidak ingin program ini jusrru menjadi ajang penularan corona secara massal. Penghentian program ini, bukanlah kebijakan baru. Keputusan diklaim sudah diambil sebelum masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Sering Ditanya Kapan Corona Ini Berakhir, Ya Allah, Pak Anies Malah Bilang...

Baca Juga: Sering Ditanya Kapan Corona Ini Berakhir, Ya Allah, Pak Anies Malah Bilang...

"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).

Lanjutnya, ia mengatakan warga yang berhak mengikuti program ini kalangan penerima kartu sakti dari pemerintah.

Kartu yang dimaksud seperti Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Selain itu, untuk kelompok yang berhak mengikuti program ini adalah Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer/Tenaga pendidik NON PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.

Namun demikiann, ia menyebut saat ini pihaknya tengah mencari solusi agar program pangan murah bisa berjalan di tengah pandemi. Termasuk, opsi dengan transaksi online yang berpatokan pada protokol kesehatan.

"Makanya ke depan warga kami kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," jelasnya.

Sekain itu, ia juga mengatakan masyarakat juga disebutnya tak perlu menanggung biaya pengantaran seperti ojek online. Pihaknya yang akan mendanai ongkos pengiriman sampai ke rumah.

"Rencana ditanggung oleh Pemda, sesegera mungkin kalau perangkat bisa berfungsi semuanya, kami juga enggak mau mereka ada masalah pangan," ujarnya.