Kredit Foto: Twitter Rachlan Nashidik
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Hal ini juga menjawab pernyataan Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan yang mempersilahkan masyarakat yang keberatan untuk turun kelas dari kelas I dan II menjadi kelas III.
Ia menilai saat ini dalam kondisi pandemi masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi bukan masalah kebebasan dalam memilih. Terlebih, sambungnya, dengan adanya kenaikan iuran BPJS, justru memberatkan masyarakat.
Baca Juga: Iuran BPJS Naik, PKS Bongkar Akar Masalahnya, Gak Nyangka!
Baca Juga: Menurut Orang Demokrat yang Ini, Iuran BPJS Naik Ada Niat Baik dari Pemerintah, Tapi...
"Mana ada "kebebasan" memilih di sini? Orang terpaksa turun kelas karena tak mampu bertahan di kelas semula yang tarifnya kini naik. Ini soal kemiskinan, bukan kebebasan. Istana jangan asal bicara," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Jumat (15/5/2020).
Sebelumnya, pihak Istana mempersilakan masyarakat yang keberatan dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan untuk turun ke kelas III.
"Kan orang diberi kebebasan untuk movement, pindah," kata Abetnego.
Abetnego menyadari bahwa kenaikan iuran ini akan memberatkan masyarakat yang sudah terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun, ia mengingatkan bahwa negara saat ini juga dalam masa sulit.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil