Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkeras menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 dirasa tidak adil.
Menurutnya, selain masalah sensitifitas pemerintah yang kurang peka dengan penderitaan rakyat. Ia menegaskan akar masalah dari penyebab BPJS Kesehatan yang defisit juga belum tertangani.
“Ini tidak adil, lantaran akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS yang amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat,” ujarnya, Jumat (15/5/2020).
Baca Juga: Fraksi PKS Tolak Tidak Dimasukkannya TAP MPRS Pelarangan PKI-Komunisme Dalam RUU HIP
Baca Juga: 'Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Adalah Kezaliman'
“Jangan bebani masyarakat terhadap masalah yang bersumber dari dalam BPJS,” sambung dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
