Cegah Sebaran Covid-19, Jabar Bakal Terapkan Kepgub PSBM

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) guna mengetahui masyarakat yang terkena virus Covid-19. 

Meski tetap mengacu terhadap muatan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Kepgub tersebut akan diberlakukan dik Kabupaten/Kota di Jabar sehingga ada standar pelaksanaan PSBM.

"Kuncinya PSBM ini berbasir dari hasil pelacakan pesebaran kasus kontak positif," kata Sub Divisi Deteksi Dini dan Pelacakan Kontak Gugus Tugas, Dedi Mulyadi kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/6/2020) sore.

Baca Juga: 3 Obat Bunuh Covid-19, Selain Obat Steroid Murah yang Cegah Kematian Pasien

Baca Juga: Bantu Penanganan Covid-19, Bea Cukai Fasilitasi APKB Donasikan Alat Kesehatan

Dedi menyebutkan jika ada kasus positif di satu titik. Maka pihaknya akan melakukan pelacakan cakupan pesebarannya bisa satu rumah bahkan satu desa. 

Ke depan, rencana PSBM akan dilakukan di beberapa lokasi yang rentan terhadap pesebaran yakni dalam bentuk PSBM aktivitas meliputi pasar, industri maupn aktivitas masyarakat yang berpotensi terjadap pesebaran Covid-19. 

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan PSBM ini bahwa kunci keberhasilannya yakni terletak pada edukasi masyarakat seperti yang sudah dilakukan di pasar Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemprov Jabar juga melakukan pendekatan edukatif di Tani Mulya yang sempat terjadi pennolakan warga. 

"Setelah melakukan pendekatan secara edukatif ternyata respon masyarakat sangat tinggi. Berbeda jika tidak dilakukan edukatif secara maksimal yang sempat terjadi penolakan dari para pedagang pasar Cileungsi Bogor," jelasnya.

Hal terpenting lainnya yaitu pelacakan kontak. Dengan keterbatasan sumber daya manusia di setiap Kabupaten/Kota masih diperlukan dukungan dari Pemprov Jabar. Sebab, selama ini masih mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di puskesmas masing-masing. 

"Di puskesmas sendiri selain melacak kontak juga melakukan penanganan medik. Jadi akan kita pelajari bagaimana pelacakan kontak ini agar lebih efektif dengan membantu dan memfasilitasi Kabupaten/Kota," ungkapnya.

Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menerjunkan 96 relawan di SMKI yang bekerjasama dengan Kemendikbud. Relawan tersebut akan ditempatkan di 13 Kabupaten/Kota. Mereka diterjunkan setelah mendapatkan pelatihan tentang pelacakan kontak yang dilakukan secara online melalui Zone King University. 

Adanya PSBM ini diharapkan terduga positif Covid-19 baik ODP maupun PDP tidak ikut beraktivitas ke fasilitas umum seperti pasar, perkantoran maupun aktivitas sosial kegiatan lainnya. 

"Diharapkan relawan ini membantu pelacakan kontak yang selama ini mengandalkan puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota," ujarnya.

Adapun Sekretaris Dinkes Jabar, dr. Siska Gerfianti menambahkan Pemprov Jabar sudah melakukan test PCR masif di 17 Kabupaten/Kota sebanyak 60.389 sample dengan kasus posisitif sebanyak 4.250 orang. 

"Jika melihat standar WHO 1: 1.000 pendudukan Jabar sudah melewati target itu. Ke depan kita sedang kejar lagi sekitar 300.000 pemeriksaan," pungkasnya.